Jakarta – Pemerintah menargetkan nilai hilirisasi mencapai USD618 miliar sekiara Rp10.126 triliun pada 2025 dengan menyasar puluhan proyek dalam tahap pertama. Proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor strategis, seperti minyak dan gas, pertambangan, pertanian, hingga kelautan.
Proyek DME akan dikembangkan secara paralel di Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Selain DME, pemerintah juga akan meningkatkan nilai tambah pada sektor pertambangan, seperti tembaga, nikel, dan bauksit menjadi alumina. Sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan pun menjadi prioritas hilirisasi.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu dalam mengatakan pihaknya memiliki kedeputian yang fokus dalam masalah hilirisasi.
“Dengan adanya kedeputian ini, kita sudah punya peta jalan atau roada map jangka pendek, kita meng-cluster ada sekitar 28 komoditas strategis dan prioritas dalam melakukan hilirisasi, tapi bukan berarti yang lain tidak kita prioritaskan,” kata Todotua dalam keterangannya, Rabu (21/5/2025).
Menurut Todutua, 28 komoditas ini memiliki cadangan amat besar sehingga harus fokus juga mengelola hilirisasinya.
“Kita sudah punya 28 komoditas, kemudian juga di sini kita sedang memperdalam terhadap strategi investasi melalui pengembangan kawasan. Kita punya kurang lebih sekitar 166 Kawasan Industri, kemudian ada sekitar 25 kawasan ekonomi khusus, kita juga punya area Free Trade Zone Sabang, Batam, dan Bintan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan hilirisasi sebesar USD618 miliar pada 2025 dengan kekuatan 28 sektor komoditas tadi.
Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, sempat mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan pendanaan bagi proyek-proyek hilirisasi ini dengan prinsip kehati-hatian.
“Kami telah melaporkan kepada Presiden beberapa proyek yang akan kami investasikan. Kami akan mereview proyek-proyek ini dari sisi dampak terhadap penciptaan lapangan kerja, ekspor, pengurangan impor, dan tentu kesiapan pendanaannya,” ujar Rosan Roeslani.
Menteri Rosan juga memastikan bahwa investasi ini akan melalui proses kompetitif dan due diligence yang ketat untuk memastikan proyek yang dibiayai memiliki return yang layak serta dampak ekonomi yang signifikan.
“Kami tidak hanya melihat return finansial, tetapi juga dampak positif jangka panjang bagi ekonomi nasional. Misalnya, proyek budidaya rumput laut yang bisa melibatkan banyak petani dan nelayan,” ujarnya.
Pemerintah kian serius mengakselerasi program hilirisasi nasional. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dipastikan akan mendanai puluhan proyek hilirisasi tahap pertama dengan total investasi sekitar US$40 miliar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa salah satu proyek dalam program hilirisasi adalah pembangunan pabrik Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara kalori rendah sebagai substitusi elpiji (liquefied petroleum gas/LPG).
Bahlil mengungkapkan, proyek DME kali ini akan sepenuhnya didanai oleh pemerintah dan swasta nasional. “Kita tidak butuh investor luar untuk pendanaan. Yang kita butuhkan adalah teknologi mereka. Capex-nya dari pemerintah dan swasta nasional, bahan bakunya dari dalam negeri, dan off-taker-nya pun sudah kita siapkan,” jelasnya.
Terkait dengan sektor mineral dan tambang, pemerintah juga akan meningkatkan nilai tambah dari komoditas tembaga, nikel, dan bauksit hingga tahap alumina. Selain itu, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan juga mendapat perhatian dalam program hilirisasi ini.
Danantara berencana mendanai proyek hilirisasi di beberapa wilayah, termasuk Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. “Ada tiga hingga empat proyek yang akan kami dorong secara paralel di lokasi-lokasi tersebut,” ungkap Bahlil.
