Jakarta – Ketahanan nasional tak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh bagaimana sebuah negara mengelola sumber dayanya—terutama tanah dan tata ruang.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam pemaparannya pada Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan ke-220 Kolaboratif Lemhanas RI 2025, di Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Di hadapan para peserta dari beragam latar belakang, Wamen Ossy menyampaikan bahwa isu pertanahan dan perencanaan tata ruang sangat penting dalam mendukung integritas wilayah, keadilan sosial, serta kedaulatan negara.
“Tanah juga berperan dalam menjaga integritas wilayah, pemerataan pembangunan, dan keadilan sosial,” ujarnya. “Ketika tata ruang direncanakan dengan baik, kita sedang membangun pondasi kokoh bagi kedaulatan nasional.”
Lebih lanjut, Wamen Ossy menjelaskan bahwa tata ruang dalam konteks modern bukan sekadar pengaturan wilayah fisik, melainkan juga berfungsi sebagai alat kontrol sumber daya, instrumen diplomasi, dan strategi pertahanan.
“Penempatan kawasan industri, pertanian, permukiman hingga zona militer harus dilakukan dengan visi jangka panjang. Tata ruang yang tepat bisa menjadi pertahanan non-militer yang sangat strategis,” urainya.
Wamen ATR/BPN juga menyebut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dokumen geopolitik, bukan sekadar teknokratik. RTRW menentukan bagaimana ruang dikelola, dilindungi, dan diarahkan agar tetap berpihak pada kepentingan nasional.
Dalam paparannya, Wamen Ossy juga menyoroti pentingnya pertanahan dalam menyokong ketahanan pangan dan energi nasional. Ia mengingatkan bahwa pengalihan lahan pertanian yang tidak terkendali dapat melemahkan posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan pangan global.
“Kita tidak bisa bicara soal ketahanan pangan nasional jika lahan sawah yang produktif dikonversi tanpa perencanaan. Investasi penting, tapi harus sejalan dengan perlindungan lahan pangan,” ujarnya.
Hal serupa berlaku pada transisi energi hijau. Menurut Ossy Dermawan, ambisi pemerintah dalam membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), PLTB, dan bioenergi tidak akan tercapai jika tidak tersedia ruang yang memadai.
“Semua inisiatif besar ini membutuhkan tanah. Tanah adalah titik awal dari semua strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan,” tegas Wamen ATR/BPN.
Kegiatan yang diikuti oleh peserta dari berbagai instansi ini menjadi ajang kolaborasi strategis untuk menyamakan pemahaman tentang pentingnya peran tata ruang dalam pembangunan bangsa.
Pada kesempatan tersebut, Wamen Ossy didampingi oleh Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin, serta Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja.
