Bogor — Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubdat Kemenhub) terus memperkuat peran Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dalam menangani kendaraan over dimension over load (ODOL). Upaya ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah untuk menertibkan angkutan barang yang kerap melebihi batas muatan dan dimensi yang ditentukan.
“UPPKB adalah simpul pengawasan krusial untuk memastikan setiap kendaraan barang mematuhi ketentuan dimensi dan muatan. Kami memperkuat peran ini melalui peningkatan fasilitas, teknologi, dan sumber daya manusia, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten,” ujar Dirjen Perhubungan Darat, Aan Suhanan, dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke UPPKB Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/7/2025).
Dari total 89 UPPKB yang aktif di Indonesia, UPPKB Kemang disebut sebagai salah satu garda terdepan dalam pelaksanaan program Zero ODOL. Sepanjang Januari hingga Juli 2025, UPPKB Kemang telah memeriksa 23.867 kendaraan, dengan 1.410 kendaraan ditemukan melanggar aturan muatan atau dimensi.
“Sebagai UPPKB yang berada di jalur strategis menuju Jakarta dan Tangerang, Kemang memegang peran vital dalam pengawasan angkutan barang,” tambah Aan.
Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kemenhub, Toni Tauladan, menyebut UPPKB Kemang kini telah dilengkapi dengan sistem Jembatan Timbang Online (JTO) yang terhubung langsung dengan aplikasi BLU-E (Bukti Lulus Uji Elektronik) serta sistem sentral JTO di Kemenhub.
Guna meningkatkan efisiensi, Ditjen Hubdat juga merencanakan pemasangan alat Weigh in Motion (WIM)—sebuah sistem penimbangan dinamis yang dapat mengukur berat kendaraan saat melaju tanpa harus berhenti.
“WIM akan meminimalisasi antrean dan mempercepat proses pengawasan. Teknologi ini akan diterapkan tidak hanya di Kemang, tetapi juga di UPPKB lainnya secara bertahap,” jelas Toni.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menegaskan pentingnya pengawasan ketat di jembatan timbang untuk mencegah praktik suap dan pelolosan truk ODOL.
“Jika pengawasan lemah, akan muncul celah transaksi ilegal. Ini tidak hanya merusak sistem transportasi, tapi juga menurunkan kepercayaan publik,” ujarnya tegas.
Ia meminta Kemenhub untuk menindak tegas pelanggaran dan terus meningkatkan kualitas pengawasan demi keselamatan pengguna jalan dan perlindungan infrastruktur jalan nasional.
Berdasarkan data nasional Ditjen Hubdat, pada periode Januari–Juni 2025, sebanyak 1.223.961 kendaraan telah diperiksa di seluruh UPPKB, dengan 300.427 kendaraan ditemukan melanggar aturan (24,55 persen).
Mayoritas pelanggaran, yakni 59 persen, terkait kelebihan muatan dengan tingkat pelanggaran mulai dari 5 persen hingga lebih dari 100 persen.
Sinegi Menuju Zero ODOL
Dirjen Aan menegaskan bahwa keberhasilan program Zero ODOL tidak bisa dilakukan oleh Kemenhub sendiri, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor.
“Diperlukan sinergi antara operator angkutan, penegak hukum, DPR, dan pemerintah daerah. Kami dorong pelaku usaha angkutan barang untuk sadar dan patuh terhadap regulasi,” pungkasnya.
Program Zero ODOL sendiri ditargetkan menciptakan sistem transportasi logistik yang lebih aman, tertib, dan efisien, sekaligus melindungi jalan umum dari kerusakan dini akibat kendaraan yang melampaui kapasitas.
