Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) menyebut pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp48 juta per siswa untuk mendukung proses belajar mengajar selama setahun di Sekolah Rakyat.
Anggaran tersebut mencakup seluruh kebutuhan pendidikan dan biaya hidup di sekolah berasrama tersebut.
“Kalau kita detilkan, kurang lebih untuk tiap siswa itu per tahun anggarannya Rp48 juta lebih yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam proses belajar-mengajar. Sekolah Rakyat,” ujar Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam Diskusi Berani Bicara di Rumah Besar Gatotkaca Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Melalui diskusi yang mengangkat tema Gaspol Sukseskan Program Presiden Prabowo itu, Wamensos menjelaskan ada 63 titik rintisan Sekolah Rakyat tahap pertama yang sudah melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) per 14 Juli 2025. Hingga akhir bulan, menyusul 37 titik lainnya, atau total 100 titik akan menampung 9.755 siswa. Jumlah guru, tenaga pendidik, wali kelas, dan wali asramanya mencapai 1.554 orang.
Kegiatan MPLS melingkupi tes kesehatan, pengenalan kelas, ruang asrama, laboratorium, perpustakaan, hingga pemetaan bakat (talent mapping) siswa menggunakan teknologi akal imitasi (AI),
“Jadi, siswa-siswa ini bakatnya di mana itu kemudian kita menggunakan teknologi AI, mendata anak-anak menurut bakatnya masing-masing, termasuk melakukan pendalaman kemampuan akademik mereka,” jelasnya.
Tahapan berikutnya, Kemensos akan fokus membangun Sekolah Rakyat yang bersifat permanen. “Perintah Presiden untuk menyediakan juga Sekolah Rakyat permanen. Saat ini sekolah rintisan, nanti yang berikutnya permanen, kita akan bangun lewat lahan-lahan yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi,” paparnya.
Diskusi Berani Bicara yang melibatkan berbagai kelompok relawan dan kalangan media tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication office-PCO) Adita Irawati.
Andre mengaku sangat mendukung Program Prioritas yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu. “Sekolah Rakyat ini sangat penting, karena ada 4,3 juta anak di Indonesia yang tidak mendapatkan akses pendidikan. Di situlah peran pemerintah, Presdien mengambil kebijakan mengubah nasib rakyat miskin,” ujarnya.
Sekolah Rakyat bertujuan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia sejak dini. Sekolah berasrama ini bukan hanya mengajarkan studi formal, tapi juga menyediakan bebagai fasilitas olahraga dan keterampilan, seperti bertani dan berternak.
Sekolah Rakyat merupakan bentuk konkret visi Presiden Prabowo untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang baik tanpa biaya.
Bahkan, lanjutnya, Sekolah Rakyat ini akan langsung berada di bawah pengawasan Presiden. “Program Sekolah Rakyat ini bukan janji manis, tapi program nyata yang sudah berjalan. Semua kabupaten/kota sudah siap dan mendukung penuh,” katanya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama PCO Adita Irawati mengatakan Presiden Prabowo Subianto menggagas tiga program prioritas sebagai jurus utama mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. “Tiga program ini disebut Trisula untuk mengentaskan kemiskinan,” katanya.
Trisula pertama Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Trisula kedua Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah sebagai lanjutan layanan CKG yang sudah berjalan sejak awal tahun, namun lebih difokuskan untuk siswa SD, SMP, dan SMA.Trisula ketiga adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan sosial ekonomi. Program ini diyakini dapat menggerakkan perekonomian masyarakat langsung dari desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
“Jadi itulah trisula yang digagas Presiden agar kemiskinan di Indonesia bisa dituntaskan, sehingga nantinya Indonesia bisa mencapai cita-cita zero poverty,” tandasnya.
