JOMBANG – Menjelang mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, Bupati Warsubi kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga birokrasi tetap bersih dan profesional. Dalam uji kompetensi atau job fit yang digelar untuk pejabat eselon II, Warsubi menekankan bahwa mutasi kali ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya memperkuat mesin birokrasi agar lebih efektif melayani masyarakat.
“Saat ini job fit sedang berlangsung diikuti oleh 21 orang. Ini kami lakukan untuk mengetahui kemampuan dan kompetensi masing-masing peserta terkait posisi jabatan yang akan diemban,” kata Bupati Warsubi, Senin, (8/9/2025)
Dengan gaya komunikasinya yang lugas, Warsubi berusaha membangun kepercayaan publik bahwa roda pemerintahan di bawah kepemimpinannya dijalankan dengan prinsip meritokrasi. Baginya, jabatan hanyalah amanah yang harus diberikan kepada orang tepat sesuai kemampuan.
Menyisir Kekuatan dan Menutup Celah Lemah
Sebanyak 21 pejabat mengikuti tahapan job fit ini. Mereka terdiri dari 17 pejabat yang menjalani uji kompetensi, sementara 4 lainnya yang sudah lebih dari lima tahun menjabat menjalani evaluasi kinerja. Warsubi menilai proses ini bukan semata rotasi, melainkan cara untuk menyisir kekuatan dan menutup kelemahan birokrasi.
“Kalau ada yang sudah terlalu lama di posisi lama, kita perlu penyegaran. Tujuannya bukan menghukum, tapi memperkuat tim kerja agar lebih solid,” ujarnya.
Dalam proses ini, Senen, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sempat tersandung kasus, juga ikut serta. Bagi Warsubi, rekam jejak setiap pejabat tidak boleh dihapus, tetapi juga tidak menutup ruang perbaikan.
“Semua punya catatan, baik maupun kurang. Kita lihat konsistensi dan integritasnya ke depan. Itu yang akan menjadi bahan pertimbangan tim penguji,” jelasnya.
Tantangan Besar: 94 Kursi Kosong
Warsubi sadar, pekerjaan rumah birokrasi Jombang masih menumpuk. Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) mencatat ada 94 kursi jabatan kosong yang menunggu diisi. Dari eselon II sampai eselon IV, kekosongan ini bisa menjadi hambatan bila tak segera diatasi.
Namun, Warsubi memilih langkah hati-hati. Ia tak ingin buru-buru mengisi jabatan tanpa dasar yang jelas. Hasil job fit akan menjadi pondasi penting dalam pengisian kursi tersebut.
Mutasi Bukan Sekadar Ganti Orang
Desakan publik agar mutasi berjalan transparan direspons serius oleh Bupati Warsubi. Ia memastikan setiap tahapan mutasi dapat dipantau, sehingga tidak ada ruang bagi spekulasi negatif.
“Kami ingin masyarakat tahu, bahwa setiap keputusan mutasi bisa dipertanggungjawabkan. Bukan sekadar titipan atau kompromi politik,” ujarnya dengan nada tegas.
Langkah Warsubi ini sekaligus memperlihatkan pola kepemimpinan yang tidak sekadar mengganti pejabat, melainkan menata ulang birokrasi. Dengan cara itu, ia ingin memastikan aparatur sipil negara benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.*
Kreator: Pliplo Society
