Penang – Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan menghadiri Cooperative Mechanism on Safety of Navigation and Environment Protection in the Straits of Malacca and Singapore 2025 (CM 2025) yang berlangsung pada 29 September hingga 3 Oktober 2025 di Ascott Gurney Hotel, Penang, Malaysia.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Malaysia Marine Department, Ministry of Transport Malaysia dan diikuti oleh tiga negara pantai (Indonesia, Malaysia, dan Singapura) serta para pemangku kepentingan industri pelayaran dunia yang memanfaatkan jalur strategis Selat Malaka dan Selat Singapura (Straits of Malacca and Singapore/SOMS).
Direktur Kenavigasian, Hernadi Tri Cahyanto selaku Ketua Delegasi Republik Indonesia (Delri) menjelaskan bahwa forum ini menjadi sarana strategis dalam pengelolaan SOMS untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut. “Dalam forum mekanisme kerja sama pengelolaan SOMS ini, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan negara pantai, negara pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya. Kita harus mampu beradaptasi dengan tantangan yang ada bukan hanya beradaptasi, tetapi juga berinovasi demi industri pelayaran yang lebih maju dan berkelanjutan,” ujarnya sebagaimana siaran persnya yang diterima InfoPublik.
Fokus Delegasi Indonesia
Pada TTEG ke-48, Adapun Delegasi Indonesia menyampaikan laporan antara lain, Aids to Navigation di SOMS; Data kecelakaan kapal yang memengaruhi arus lalu lintas (Marine Casualties); Mandatory Ship Reporting System di SOMS; Pelanggaran aturan COLREGs Rule 10; Voluntary Pilotage Services; Laporan Aids to Navigation Fund Committee, serta Perkembangan Marine Electronic Highway.
“Isu utama yang menjadi perhatian Indonesia adalah review dan pembaruan proposal keikutsertaan Indonesia dalam pengelolaan Straits Reporting System (STRAITREP) di SOMS melalui VTS Dumai (Sektor 5 dan Sektor 6) serta VTS Batam (Sektor 9),” ungkap Hernadi.
Proposal ini sebelumnya telah dibahas dalam Intersessional Working Group Meeting (IMWG) di Bekasi pada 22–23 September 2025, dengan Indonesia bertindak sebagai Chair.
Lebih lanjut, Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan aspirasi di tingkat internasional. “Pemerintah Indonesia dengan bangga mengumumkan pencalonannya sebagai anggota Dewan IMO Kategori C untuk periode 2026–2027, dengan pemilihan dijadwalkan pada Sidang Majelis IMO ke-34 di London,” kata Hernadi.
Kehadiran Delri di CM 2025 mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk terus menjaga keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut di salah satu jalur pelayaran tersibuk dan terpenting di dunia.
Sebagai informasi, anggota Delri terdiri dari Capt Diaz Saputra (Kepala KSOP Kelas I Dumai), Sindu Rahayu (Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur) serta tim dari Direktorat Kenavigasian, Bagian Hukum dan Kerja Sama Setditjen Hubla, Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI) Kemenhub, Pushidros TNI AL, stakeholders dan industri pelayaran Indonesia.
Rangkaian Pertemuan CM 2025 terdiri dari tiga agenda utama, yaitu 16th Co-operation Forum (CF16), 29–30 September 2025; 6th Project Coordination Committee (PCC16) Meeting, 30 September 2025; dan 48th Tripartite Technical Experts Group (TTEG48) Meeting, 1–2 Oktober 2025.
