Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmennya untuk menghadirkan transformasi ketenagakerjaan yang inklusif, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hal itu disampaikan dalam Media Briefing “Satu Tahun Kepemimpinan Kemnaker” di Ruang Tridharma, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
“Setiap kebijakan dan program Kemnaker harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat—baik pencari kerja, pekerja, maupun dunia usaha. Itu menjadi amanat langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Yassierli.
Dalam periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sejumlah capaian strategis dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional. Fokus diarahkan pada peningkatan kualitas pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, serta perlindungan pekerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Salah satu program unggulan yang sedang dijalankan adalah Program Magang Nasional Batch 2, yang menargetkan 80.000 peserta dan akan berlangsung pada 24 November 2025–23 Mei 2026. Program ini dirancang untuk memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri serta meningkatkan daya saing tenaga kerja muda. “Program magang ini bukan sekadar penempatan sementara, tetapi langkah nyata membangun jembatan antara kompetensi dan kebutuhan industri,” jelas Yassierli.
Kemnaker juga mempercepat transformasi digital pelayanan publik di sektor ketenagakerjaan. Inovasi tersebut mencakup penguatan Pusat Pasar Kerja, pengembangan Layanan Satu Data Ketenagakerjaan, serta perluasan akses pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi.
Selain digitalisasi, Kemnaker terus memperkuat kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Kolaborasi ini dinilai krusial dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berkelanjutan di tengah cepatnya perubahan dunia kerja. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan hanya bisa dicapai melalui kolaborasi erat antar pemangku kepentingan,” tegas Yassierli yang didampingi Sekretaris Jenderal Cris Kuntadi dan jajaran pejabat tinggi Kemnaker.
Menaker Yassierli juga menyampaikan bahwa arah kebijakan Kemnaker pada tahun 2026 akan difokuskan pada transformasi produktivitas nasional melalui pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi tenaga kerja, serta penguatan peran Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di seluruh daerah. “Kita ingin memastikan tenaga kerja Indonesia tidak hanya banyak, tetapi juga berkualitas dan siap bersaing di era ekonomi baru,” ujar Yassierli.
