Jakarta, Petik – Upaya mewujudkan kedaulatan ekonomi haji Indonesia terus diperkuat melalui optimalisasi pengelolaan dana haji serta pengembangan ekosistem layanan yang berkelanjutan. Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan manfaat ekonomi dari penyelenggaraan ibadah haji dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat sekaligus mendukung perekonomian nasional.
Kedaulatan ekonomi haji tidak hanya menyangkut pengelolaan dana yang aman dan transparan, tetapi juga mencakup penguatan peran Indonesia dalam rantai pasok layanan haji, mulai dari penyediaan konsumsi, transportasi, hingga akomodasi. Dengan pendekatan yang terintegrasi, nilai tambah di dalam negeri diharapkan semakin meningkat.
Pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan dana haji harus dilakukan secara profesional, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip syariah. Optimalisasi investasi yang produktif dan prudent menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan dana haji sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi jemaah.
Selain itu, penguatan sektor pendukung seperti industri halal, perbankan syariah, serta UMKM turut menjadi bagian dari strategi membangun kedaulatan ekonomi haji. Sinergi antarinstansi dan pemangku kepentingan dinilai krusial untuk memastikan tata kelola yang solid dan berdampak luas.
Dengan memperkuat kedaulatan ekonomi haji, Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.
