Menu

Dark Mode
Gubernur Khofifah Serukan Penguatan Kerukunan dan Toleransi pada Peringatan Hari Raya Waisak 2570 BE Tahun 2026 ​Roushon Fikr Jombang Salurkan 960 Paket Qurban Ramah Lingkungan Berlapas Daun Jati Monitoring Langsung di Pasar Klojen, Gubernur Khofifah Tekankan Sinergi Bulog dan Pemda untuk Menjamin Pasokan Beras SPHP dan Minyakita Gubernur Khofifah Apresiasi Pecel Madiun hingga Pecel Semanggi yang Turut Angkat Nama Kuliner Jawa Timur di Dunia Penguatan Pusat Antar Universitas Jadi Strategi Baru Tingkatkan Kapasitas Riset dan Pendidikan Tinggi Indonesia dan Prancis Tingkatkan Sinergi Pendidikan Tinggi, Sains, serta Teknologi melalui Berbagai Program Strategis

Ekonomi & Bisnis

ATR/BPN Fokuskan Anggaran 2027 untuk Pelayanan Publik

badge-check


ATR/BPN Fokuskan Anggaran 2027 untuk Pelayanan Publik Perbesar

Jakarta, Petik — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyusun dasar anggaran tahun 2027 dengan fokus pada efisiensi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pembahasan dilakukan melalui sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah agar perencanaan tidak sekadar administratif, tetapi berorientasi pada hasil nyata. Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan setiap program memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

ATR/BPN menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus sejalan dengan peningkatan kualitas layanan, khususnya di sektor pertanahan dan tata ruang. Dengan pengelolaan yang lebih tepat sasaran, pelayanan publik diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, perencanaan anggaran juga diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, terutama dari layanan pertanahan. Koordinasi antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan antara target pendapatan dan kualitas pelayanan.

Dalam proses penyusunan, berbagai usulan program dari satuan kerja telah dikelompokkan ke dalam prioritas utama. Hal ini dilakukan agar arah kebijakan tetap fokus serta memudahkan evaluasi kinerja ke depan.

ATR/BPN juga mengakui adanya sejumlah tantangan, seperti keterbatasan waktu dan belum optimalnya perhitungan awal. Untuk itu, pemerintah berupaya memperkuat mitigasi risiko serta meningkatkan kualitas perencanaan sejak tahap awal agar lebih akurat dan akuntabel.

Melalui langkah ini, pemerintah optimistis anggaran 2027 dapat menjadi landasan kuat dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang.

Baca Lainnya

Monitoring Langsung di Pasar Klojen, Gubernur Khofifah Tekankan Sinergi Bulog dan Pemda untuk Menjamin Pasokan Beras SPHP dan Minyakita

30 May 2026 - 08:21 WIB

Verifikasi Wajah Jadi Syarat Registrasi Nomor Baru Mulai 1 Juli 2026 untuk Tekan Kejahatan Digital

30 May 2026 - 00:32 WIB

Pemerintah Ingin Internet Berkualitas dan Terjangkau Bisa Dinikmati Seluruh Lapisan Masyarakat

29 May 2026 - 00:49 WIB

Berita Populer di Ekonomi & Bisnis