Menu

Dark Mode
Pada HUT ke-80 Muslimat NU, Khofifah Tegaskan Peran Strategis 400 Paralegal dalam Perlindungan Hukum dan Resolusi Konflik Sosial Dari Lamongan, HIKAM Pantura Teguhkan Komitmen Alumni sebagai Penggerak Dakwah dan Agen Kemanfaatan Sosial Hangat dan Penuh Makna, Halal Bihalal IKA Unitomo Jadi Ruang Konsolidasi Alumni untuk Perkuat Jejaring dan Kolaborasi Nasional Halal Bihalal IKA Unitomo 2026 Sukses Digelar, Ratusan Alumni Bersatu Perkuat Sinergi dan Kontribusi Nyata untuk Masyarakat dan Bangsa Gubernur Khofifah Gelar Pasar Murah ke-59 di 2026, Upaya Nyata Jaga Daya Beli di Tengah Gejolak Global Gubernur Khofifah Dorong Kolaborasi Pemprov dan BPN, Percepat Sertifikasi Tanah untuk Cegah Konflik Agraria

Ekonomi & Bisnis

ATR/BPN Fokuskan Anggaran 2027 untuk Pelayanan Publik

badge-check


ATR/BPN Fokuskan Anggaran 2027 untuk Pelayanan Publik Perbesar

Jakarta, Petik — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyusun dasar anggaran tahun 2027 dengan fokus pada efisiensi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pembahasan dilakukan melalui sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah agar perencanaan tidak sekadar administratif, tetapi berorientasi pada hasil nyata. Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan setiap program memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

ATR/BPN menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus sejalan dengan peningkatan kualitas layanan, khususnya di sektor pertanahan dan tata ruang. Dengan pengelolaan yang lebih tepat sasaran, pelayanan publik diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, perencanaan anggaran juga diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, terutama dari layanan pertanahan. Koordinasi antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan antara target pendapatan dan kualitas pelayanan.

Dalam proses penyusunan, berbagai usulan program dari satuan kerja telah dikelompokkan ke dalam prioritas utama. Hal ini dilakukan agar arah kebijakan tetap fokus serta memudahkan evaluasi kinerja ke depan.

ATR/BPN juga mengakui adanya sejumlah tantangan, seperti keterbatasan waktu dan belum optimalnya perhitungan awal. Untuk itu, pemerintah berupaya memperkuat mitigasi risiko serta meningkatkan kualitas perencanaan sejak tahap awal agar lebih akurat dan akuntabel.

Melalui langkah ini, pemerintah optimistis anggaran 2027 dapat menjadi landasan kuat dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang.

Baca Lainnya

Gubernur Khofifah Gelar Pasar Murah ke-59 di 2026, Upaya Nyata Jaga Daya Beli di Tengah Gejolak Global

11 April 2026 - 07:32 WIB

Pemerintah Perkuat Regulasi dan Pengawasan SDA

11 April 2026 - 00:44 WIB

Tata Kelola Konstruksi Diperbaiki untuk Tingkatkan Kualitas Proyek

11 April 2026 - 00:40 WIB

Berita Populer di Ekonomi & Bisnis