Banyumas, Petik – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Menurut Nusron, manusia harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelesaian persoalan. Karena itu, seluruh kebijakan negara perlu dirancang agar memberikan manfaat nyata dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat luas.
Ia menjelaskan, pendekatan yang memanusiakan manusia menjadi kunci penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk sengketa pertanahan maupun pelayanan publik. Kebijakan yang baik, ujarnya, adalah kebijakan yang mempermudah urusan rakyat, bukan justru mempersulit.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang berpihak kepada masyarakat. Seorang pejabat dinilai berhasil apabila mampu memberi manfaat nyata dan mendorong kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang tepat.
Selain itu, ia mendorong generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Namun, kritik yang disampaikan harus memiliki tujuan yang jelas serta diarahkan untuk kemajuan bangsa dan kepentingan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Nusron saat menjadi narasumber dalam kegiatan Nusantara Young Leaders di Banyumas. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan generasi muda mengenai kepemimpinan, pelayanan publik, dan pembangunan nasional.
