Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan menjelang Ramadan dan memastikan serapan gabah berjalan maksimal. Hal ini disampaikan Mendgari pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang di rangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah.
Bima menyoroti dua hal utama yang perlu menjadi perhatian daerah, yaitu kenaikan harga jagung di tingkat peternak dan harga gabah kering petani. Ia mengingatkan bahwa harga jagung sudah menembus lebih dari Rp7.000 per kilogram, sehingga perlu pemantauan ketat terhadap produksi dan distribusinya.
“Saya kira ini perlu dimonitor, baik itu produksi maupun distribusinya oleh teman-teman di daerah dan dinas terkait,” tegas Wamendagri di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Selain itu, Bima menekankan pentingnya percepatan serapan gabah oleh Badan Urusan Logistik (Bulog), yang ditargetkan menyerap 30 juta ton di 26 provinsi. Ia meminta kepala daerah, dinas terkait, Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mendukung penuh agar serapan gabah berjalan sesuai rencana.
“Karena betul-betul krusial ini, 30 juta ton di 26 provinsi harus diserap secara semaksimal mungkin,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan bahwa inflasi secara year on year pada Januari 2025 tercatat rendah, yakni 0,76 persen. Hal ini akibat diskon listrik 50 persen yang diberikan pemerintah. Namun demikian, harga beberapa komoditas pangan seperti cabai rawit, cabai merah, dan beras mengalami kenaikan signifikan akibat faktor cuaca.
“Kita perlu waspadai karena faktor cuaca ternyata sangat mempengaruhi terhadap suplai cabai merah dan cabai rawit, karena inflasinya di bulan Januari ini secara month to month di atas 60 persen untuk cabai merah dan cabai rawit,” ujar Amalia.
Selain Amalia, Rakor Pengendalian Inflasi Daerah juga menghadirkan sejumlah narasumber lain. Hadir secara langsung Staf Ahli Bidang Iklim dan Usaha dan Pengamanan Pasar Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tommy Andana, Deputi III Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto.
Kemudian narasumber yang hadir secara virtual, yaitu Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, Direktur Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung Sila Pulungan, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Rini Andrida, Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Djoko Prihadi, Perwira Tinggi Sahli Tk. II Ekonomi Khusus Bidang Ekkudag Sahli Panglima TNI Ito Hediarto. Selain itu, turut bergabung secara virtual jajaran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Adapun penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dengan sejumlah pejabat. Mereka di antaranya Jaksa Agung Republik Indonesia (RI) Sanitiar Burhanuddin, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aris Marsudiyanto
Puspen Kemendagri
