Menu

Dark Mode
Gubernur Khofifah Apresiasi Kolaborasi Kemenkes, Gojek dan RS KORPRI Pura Raharja dalam Layanan CKG Gratis bagi Driver Ojol Gubernur Khofifah: EJIES 2026 Bukan Sekadar Kompetisi, tetapi Ruang Strategis Melahirkan Inovasi Pendidikan Berdampak Gubernur Khofifah: Embarkasi Surabaya Berangkatkan 44.080 Jamaah dan Petugas Haji, Terbanyak di Indonesia Pemerintah Perkuat Pelayanan Kehumasan untuk Hadapi Tantangan Komunikasi di Era Digital BSN Tekankan Pentingnya Ketertelusuran Pengukuran dalam Mendukung Pertumbuhan Industri Nasional Modernisasi Armada dan Integrasi Digital Jadi Fokus Penanganan ODOL Nasional

Sosial & Budaya

Pemerintah Perkuat Pelayanan Kehumasan untuk Hadapi Tantangan Komunikasi di Era Digital

badge-check


Pemerintah Perkuat Pelayanan Kehumasan untuk Hadapi Tantangan Komunikasi di Era Digital Perbesar

Jakarta, Petik – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat strategi komunikasi publik guna menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital dan tantangan disinformasi.

Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Pengelolaan Pelayanan Kehumasan Tahun 2026 yang digelar di Jakarta. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kehumasan di lingkungan Ditjen Bina Adwil agar semakin adaptif menghadapi perkembangan komunikasi publik yang terus berubah.

Kepala Bagian Umum Ditjen Bina Adwil, Rizza Kamajaya, menegaskan bahwa pengelolaan pelayanan kehumasan harus mampu bergerak cepat, responsif, dan adaptif dalam menghadapi dinamika informasi publik saat ini. Menurutnya, kemampuan beradaptasi menjadi kunci agar institusi pemerintah tetap dipercaya masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga menyoroti perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini semakin dipengaruhi platform digital seperti media sosial dan layanan berbagi video. Kondisi tersebut membuat humas pemerintah dituntut tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun komunikasi yang strategis, terukur, dan berbasis data.

Narasumber dalam kegiatan itu memperkenalkan konsep komunikasi publik yang menekankan pentingnya pendekatan, strategi, taktik, dan teknis dalam membangun reputasi kelembagaan. Humas pemerintah dinilai perlu menjadi navigator informasi publik yang mampu menghadirkan informasi akurat sekaligus menjaga ruang digital tetap kondusif.

Selain komunikasi publik, aspek pengelolaan arsip dan informasi pemerintahan juga menjadi perhatian. Pemerintah menilai keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan kepentingan strategis negara harus dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah tetap terpelihara.

Melalui langkah tersebut, Ditjen Bina Adwil berharap tata kelola komunikasi publik pemerintah semakin efektif, profesional, dan mampu menjawab tantangan era digital yang berkembang sangat cepat.

Sumber: InfoPublik

Baca Lainnya

Gubernur Khofifah Apresiasi Kolaborasi Kemenkes, Gojek dan RS KORPRI Pura Raharja dalam Layanan CKG Gratis bagi Driver Ojol

22 May 2026 - 12:07 WIB

Gubernur Khofifah: EJIES 2026 Bukan Sekadar Kompetisi, tetapi Ruang Strategis Melahirkan Inovasi Pendidikan Berdampak

22 May 2026 - 07:04 WIB

Gubernur Khofifah: Embarkasi Surabaya Berangkatkan 44.080 Jamaah dan Petugas Haji, Terbanyak di Indonesia

22 May 2026 - 02:41 WIB

Berita Populer di Sosial & Budaya