Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa alokasi anggaran program Sekolah Rakyat untuk tahun anggaran 2025 jumlahnya mencapai Rp7 triliun. Anggaran ini tidak hanya ada di Kementerian Sosial, tetapi juga tersebar di kementerian lainnya.
Menkeu juga mengungkapkan bahwa alokasi anggaran Sekolah Rakyat pada tahun 2026 akan meningkat signifikan dibandingkan alokasi pada tahun 2025 seiring dengan penambahan jumlah sekolah rakyat.
“Anggarannya naik signifikan. Tahun ini sekitar Rp 7 triliun, tersebar di berbagai kementerian, seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Sri Mulyani saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2025).
Menurutnya, penambahan anggaran ini akan disampaikan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus mendatang, bersamaan dengan penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam sidang tahunan di DPR.
Peningkatan anggaran tersebut dipicu oleh rencana penambahan jumlah Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Pada 2025, pemerintah telah membangun dan mengoperasikan 159 Sekolah Rakyat. Tahun depan, jumlahnya ditargetkan bertambah menjadi 200 sekolah.
“Fasilitas yang dibiayai anggaran ini termasuk operasional, gaji guru, pembangunan infrastruktur, hingga penyediaan laptop untuk siswa,” kata Sri Mulyani.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, tahun ini pemerintah menargetkan distribusi lebih dari 15.000 laptop untuk menunjang proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat.
“Sekitar 9.700 unit akan dibagikan pada tahap pertama, yang rencananya dilakukan pada akhir Agustus atau awal September 2025,” ungkap Mensos.