Jakarta – Wakil Ketua Komisi X bidang pendidikan dan kebudayaan DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan menyusul adanya laporan kasus dugaan keracunan di sejumlah daerah penerima program.
Menurut Lalu, program MBG merupakan inisiatif mulia Presiden untuk memastikan siswa dari tingkat SD, SMP, SMA hingga SMK mendapatkan asupan gizi yang cukup agar mampu mengikuti proses belajar dengan baik. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan di lapangan tidak boleh mengabaikan aspek keamanan pangan. “Program ini jangan sampai berhenti. Tetapi untuk daerah-daerah yang mengalami kasus keracunan, seperti di Garut dan wilayah lain, perlu segera dievaluasi. Kami juga menemukan ada dapur penyedia makanan yang belum memiliki lisensi higienitas. Ini harus segera diperbaiki,” tegas Lalu, Kamis (25/9/2025).
Dorong Kolaborasi dengan Pemda
Lalu menekankan pentingnya kolaborasi antara Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan pendidikan. Menurutnya, kendati anggaran MBG bersumber dari BGN, pengawasan di lapangan tidak bisa dilakukan sepihak.
“BGN harus membuka diri. Tidak cukup hanya meminta data penerima dari dinas pendidikan. Harus ada koordinasi, melibatkan guru, sekolah, hingga pemerintah daerah. Inisiatif seperti yang dilakukan Pemkot Surakarta patut ditiru, jangan menunggu siswa keracunan baru bergerak,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa proses penyediaan bahan baku, pengolahan hingga distribusi makanan harus diawasi secara ketat. “Informasi yang kami terima, ada dapur yang mulai masak jam 01.00 dini hari, lalu didistribusikan jam 11.00 siang. Ini sangat berisiko. Maka harus ada label layak konsumsi, segel, serta pengaturan distribusi yang jelas,” katanya.
Lalu menegaskan bahwa Komisi X DPR RI memiliki kepentingan untuk mengawal program MBG karena sebagian anggarannya berasal dari pos pendidikan. “Walaupun pelaksana teknis ada di BGN, anggarannya diambil dari pendidikan. Maka kami di Komisi X wajib memastikan bahwa program ini benar-benar bermanfaat dan tidak menimbulkan masalah di lapangan,” ujarnya.
Ia juga mendukung usulan agar guru turut berperan aktif dalam memastikan kualitas MBG. “Guru bisa mencicipi makanan lebih dulu sebelum dibagikan kepada siswa. Ini bagian dari pengawasan praktis di sekolah,” ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Lalu kembali menegaskan bahwa niat Presiden Prabowo untuk meningkatkan gizi pelajar harus dijaga agar tidak disalahgunakan. “Kalau ada kasus, kita harus telusuri. Apakah masalahnya di dapur, di bahan makanan, atau distribusinya. Intinya, pencegahan harus lebih diutamakan daripada menunggu masalah muncul,” tegasnya.
Lalu berharap agar Menteri Pendidikan bersama Kepala BGN segera duduk bersama menyusun langkah-langkah antisipatif. “Program ini adalah instrumen penting untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Jangan sampai tercederai hanya karena lemahnya pengawasan di lapangan,” pungkasnya.
