Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa Universal Health Coverage (UHC) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan investasi masa depan yang sangat strategis bagi Indonesia.
Menurutnya, kehadiran JKN memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas tanpa kekhawatiran berlebihan terhadap risiko kesehatan. Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin dalam Diskusi Publik bertajuk “Memaknai Peringatan Cakupan Kesehatan Semesta: Sehatkan Bangsa melalui Asta Cita” di Jakarta, Jumat (12/12/2025).
Ia menilai bahwa tercapainya UHC di berbagai kabupaten/kota terbukti berkorelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan wilayah. Indonesia, sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, juga dinilai berhasil membangun komitmen kuat dengan menjadikan JKN sebagai prioritas nasional. “Sistem JKN yang kita miliki merupakan salah satu jaminan sosial terbesar di dunia. Cakupan JKN di Indonesia bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata UHC global yang hanya 60–70 persen,” ujarnya.
Muhaimin menjelaskan bahwa sejak awal implementasinya, JKN terbukti menjadi instrumen perlindungan sosial yang mampu mencegah jutaan keluarga jatuh miskin akibat biaya kesehatan. Program ini juga menurunkan lebih dari 70 persen beban pengeluaran kesehatan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan ini menjadikan Indonesia berpotensi menjadi contoh global tentang bagaimana gotong royong dan solidaritas sosial dapat menghadirkan UHC secara luas dan berkelanjutan.
Namun demikian, Muhaimin mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak hanya terkait peningkatan cakupan, melainkan juga peningkatan kualitas layanan dan keaktifan peserta. Saat ini, tercatat 20,38 persen peserta JKN tidak aktif membayar iuran.
Selain itu, berbagai hambatan kualitas masih harus dibenahi, termasuk ketimpangan akses pelayanan di wilayah kepulauan, terpencil, dan perbatasan; kualitas layanan yang belum merata terutama bagi peserta berpenghasilan rendah; rendahnya literasi kesehatan yang menyebabkan keterlambatan pemeriksaan; serta persoalan gizi buruk dan stunting sebagai indikator kemiskinan multidimensi.
“Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan inovasi digital kesehatan, pemanfaatan telemedicine, integrasi data, serta peningkatan fasilitas layanan. UHC harus universal sekaligus berkualitas,” tegasnya.
Ia kemudian menutup dengan ajakan memperkuat kolaborasi lintas sektor. “Kesehatan harus diposisikan sebagai investasi bangsa, bukan beban masyarakat. Masyarakat yang sehat adalah fondasi menuju bangsa yang maju,” pungkas Muhaimin.
