Jakarta — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah mempercepat swasembada beras nasional dan menghentikan setiap upaya impor yang bertentangan dengan kebijakan negara.
Hal ini disampaikan menyusul temuan masuknya 250 ton beras ilegal melalui Sabang, Aceh, yang dilakukan tanpa izin pemerintah pusat.
“Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ini kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan. Masih ada 1 bulan 1 minggu Indonesia swasembada, jadi jangan diganggu lagi. Pasti kita usut,” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu (23/11/2025).
Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah akan menghalau segala upaya untuk mengimpor beras, apalagi jika itu dilakukan secara ilegal.
“Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton. Tanpa izin dari pusat. Tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya tidak boleh keluar,” tegasnya.
Ia menekankan tidak ada alasan Indonesia mengimpor beras. Stok Indonesia saat ini dalam posisi kuat. Apalagi, proyeksi produksi beras di 2025 mencapai 34,77 juta ton berdasarkan data BPS. Kebijakan larangan impor beras juga dilaporkan berdampak pada penurunan harga beras dunia.
“Nah ini dengan berbagai dalilnya. Ada yang katakan beras Thailand, Vietnam murah. Memang murah karena Indonesia tidak impor beras. Pemimpin negara lain meminta ke Presiden Prabowo untuk ekspor ke Indonesia meski sedikit. Kami sampaikan beras cukup, bahkan diperkirakan akhir tahun beras tertinggi,” ungkapnya.
Mentan Amran menambahkan bahwa pemerintah langsung mengambil langkah tegas setelah menerima informasi awal adanya beras masuk ke Indonesia tanpa izin.
“Kami koordinasi dengan semua pihak, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Beliau katakan tidak ada izin. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh tim. Bergerak cepat dan menyegel. Kami perintahkan tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabang tersebut,” ucapnya.
Lebih lanjut, Mentan Amran mengungkapkan bahwa praktik impor tersebut diduga telah direncanakan sebelumnya. “Rapatnya di Jakarta. Minta rapat, rakor. Belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi. Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” jelasnya.
Sebelumnya, Mentan Amran mengumumkan penyegelan gudang PT Multazam Sabang Group, perusahaan yang dilaporkan melakukan impor 250 ton beras dari Thailand tanpa izin. “Bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” pungkasnya.
