Jakarta – Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), Idit Supriadi Priatna menyatakan, anak jalanan juga menjadi target utama untuk mengikuti program Sekolah Rakyat yang akan digulirkan pemerintah.
Idit mengatakan, mereka yang akan mengikuti program itu berangkat dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah diintegrasikan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Mereka yang berasal dari desil 1 dan desil 2 atau kelompok paling miskin dalam DTSEN menjadi prioritas utama, terutama anak-anak yang tidak lagi tercatat di Dapodik alias putus sekolah.
Hal tersebut disampaikan Idit Supriadi Priatna, melalui keterangan resmi, Sabtu (5/7/2025).
“Dalam desil 1 itu di dalamnya ada kemiskinan ekstrem, itu yang paling diutamakan. Bahkan anak-anak yang tidak daftar di Dapodik itu juga menjadi prioritas yang di jalanan-jalanan sendiri itu, yang tidak sekolah,” kata Idit.
Guna menyeleksi agar program ini bisa tepat sasaran, Kementerian Sosial membuat tim bersama-sama dengan Dinas Sosial setempat untuk turun langsung ke lapangan.
“Di tim kami ada ujung tombaknya, yakni para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang turun door to door ke masing-masing rumah, berangkat dari data yang ada tadi (DTSEN),” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat yang sekitar 100 unit akan mulai beroperasi 14 Juli 2025, merupakan sekolah berasrama yang menyediakan pendidikan 100 persen gratis untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan dasar siswa ditanggung oleh negara.
Program itu menjadi bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk memuliakan keluarga miskin dan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi terendah.
Pelaksanaan Sekolah Rakyat dikoordinasikan Kementerian Sosial, sedangkan rekrutmen guru dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).
