Menu ✖

Dark Mode
Wujudkan Pendidikan Inklusif, Gubernur Khofifah Sabet Anugerah Adhiwidya PNFI Indonesia 2026 Gubernur Khofifah Gelar Baksos dan Kucurkan Bansos Rp19,631 Miliar di Kraksaan Probolinggo Bersama Tokoh Dunia, Gubernur Khofifah Anugerahi Fatima Al-Fihriya Award 2026 di Surabaya Gubernur Khofifah: Pertumbuhan Ekonomi Jatim 5,83 Persen Harus Dirasakan Seluruh Lapisan Masyarakat Majalah Prasetya Bawa Biro Adpim Jatim Raih Gold Winner InMA SPS Awards 2026 di Samarinda Kirim 505 Sekolah Terbanyak, Jatim Disabet Penghargaan ImagiNation 2026 dan Dipuji Gubernur Khofifah

Ekonomi & Bisnis

Kementerian ESDM Menilai Tambang Nikel di Pulau Gag tidak Bermasalah

badge-check


Kementerian ESDM Menilai Tambang Nikel di Pulau Gag tidak Bermasalah Perbesar

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan langsung ke lokasi tambang nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kunjungan itu merupakan respons atas protes masyarakat sekaligus upaya memverifikasi kondisi objektif di lapangan.

“Saya datang ke sini untuk mengecek langsung, melihat apa yang sebenarnya terjadi,” kata Menteri ESDM Bahlil di di sela-sela peninjauan di Pulau Gag, Sabtu (7/6/2025). Hadir tim dari Kementerian ESDM, Pemprov Papua Barat Daya, dan Pemkab Raja Ampat.

Hasil tinjauan itu akan dirilis oleh tim Kementerian ESDM dalam waktu dekat. Turut mendampingi Menteri ESDM, Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno yang menyatakan bukaan lahan tambang di Pulau Gag tidak terlalu luas.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno memaparkan, dari total lahan tambang seluas 263 hektare, sebanyak 131 hektare telah direklamasi, dengan 59 hektare dinyatakan berhasil dihijaukan kembali.

Ia juga menegaskan tidak menemukan sedimentasi di pesisir pantauan dari helikopter. “Secara keseluruhan, tambang ini tidak bermasalah,” ujarnya.

Sebelummya, aktivitas PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam Tbk, kini dihentikan sementara sejak mendapat instruksi dari Menteri Bahlil pada Kamis (5/6/2025).

Penghentian itu dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan memastikan kepatuhan prosedur. Perusahaan ini merupakan satu-satunya yang beroperasi di Raja Ampat dengan izin produksi berdasarkan Kontrak Karya (KK) yang diterbitkan 2017 oleh Kementerian ESDM dan perizinan analisis dampak lingkungan (Amdal) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2018.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan, izin tambang ini diterbitkan sebelum ia menjabat, namun transparansi tetap menjadi prioritas untuk menyelesaikan polemik ini.

Baca Lainnya

Gubernur Khofifah: Pertumbuhan Ekonomi Jatim 5,83 Persen Harus Dirasakan Seluruh Lapisan Masyarakat

7 November 2026 - 03:06 WIB

Gubernur Khofifah Sediakan Pangan Murah di Desa Jatiadi demi Jaga Daya Beli Warga

5 November 2026 - 11:42 WIB

Hasil Misi Dagang Makassar Rp5,693 Triliun, Gubernur Khofifah Tegaskan Pentingnya Tumbuh Bersama

5 November 2026 - 01:50 WIB

Berita Populer di Ekonomi & Bisnis