Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat sinergi pengawasan dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat guna mencegah potensi penyimpangan anggaran sejak tahap awal. Langkah tersebut dilakukan agar program prioritas nasional dapat berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Penguatan pengawasan itu dibahas dalam audiensi antara KPK dan Kemensos di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga menegaskan komitmen untuk memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai aturan serta bebas dari praktik korupsi.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh dalam setiap tahapan pengadaan, terutama pada program strategis pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari kualitas manfaat yang diterima masyarakat.
KPK melalui Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring juga melakukan kajian terhadap berbagai program Kemensos untuk mendeteksi potensi risiko korupsi sejak dini. Salah satu perhatian utama yakni proses pengadaan barang dan jasa, termasuk spesifikasi serta kualitas barang yang akan diterima peserta didik dalam program Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan program Sekolah Rakyat agar tidak tercoreng praktik korupsi. Kemensos juga membuka ruang pendampingan dan pengawasan dari KPK demi memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, koordinasi dengan KPK menjadi langkah penting untuk memperbaiki sistem pengadaan sekaligus meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran negara. Selain itu, seluruh proses pengadaan akan dilakukan secara hati-hati agar barang yang diterima siswa memiliki kualitas sesuai standar yang telah ditetapkan.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, turut menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kualitas barang yang diterima siswa. Ia menegaskan bahwa spesifikasi barang harus sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Ke depan, KPK dan Kemensos akan terus memperkuat kolaborasi dalam pengawasan, peningkatan integritas, serta penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program sosial pemerintah. Pendekatan pencegahan dinilai menjadi langkah strategis untuk menyelamatkan anggaran negara sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah.
Sumber : InfoPublik
