Jakarta, Petik – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa penguatan tata kelola organisasi dan akuntabilitas kinerja menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan di Indonesia. Menurutnya, berbagai tantangan pembangunan nasional memiliki keterkaitan erat dengan sektor ketenagakerjaan, sehingga diperlukan kebijakan dan program yang mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat.
Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Penguatan akuntabilitas dinilai penting untuk memastikan setiap agenda pembangunan di bidang ketenagakerjaan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
Yassierli menjelaskan bahwa tugas Kementerian Ketenagakerjaan mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja, hingga penyelesaian hubungan industrial. Karena itu, tata kelola yang baik menjadi fondasi agar seluruh program dapat menjawab tantangan dunia kerja secara berkelanjutan.
Pemerintah juga terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia melalui perluasan program pelatihan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan tenaga kerja sekaligus mempercepat penyerapan pekerja di berbagai sektor ekonomi.
Selain itu, evaluasi terhadap sejumlah regulasi ketenagakerjaan terus dilakukan guna menciptakan ekosistem yang lebih adaptif terhadap perkembangan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat. Penyederhanaan aturan serta peningkatan kualitas layanan publik menjadi bagian dari strategi untuk memberikan kemudahan bagi pekerja maupun pelaku usaha.
Kementerian Ketenagakerjaan juga berupaya meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara melalui sistem pembelajaran berbasis kompetensi. Langkah ini bertujuan memperkuat profesionalisme pegawai sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Transformasi organisasi turut didukung melalui pengembangan sistem data terintegrasi dan pengawasan internal berbasis risiko. Dengan data yang lebih akurat dan terhubung, pemerintah dapat melakukan evaluasi program secara lebih efektif serta menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Cris Kuntadi menekankan bahwa tata kelola yang kuat dan akuntabel merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Berbagai tantangan yang dihadapi selama ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Sumber: InfoPublik
