Pontianak, Petik — Pemerintah mengaktifkan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Kalimantan Barat sebagai langkah antisipasi menghadapi peningkatan titik panas serta potensi El Nino pada 2026.
Kebijakan ini diambil menyusul meningkatnya jumlah hotspot setelah periode Idulfitri, yang mengindikasikan risiko karhutla semakin tinggi. Pemerintah menilai kesiapsiagaan sejak dini menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran meluas.
Posko tersebut akan menjadi pusat koordinasi dalam pengendalian karhutla, mulai dari deteksi dini, pemantauan hotspot, hingga percepatan penanganan di lapangan. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap potensi kebakaran diharapkan dapat segera ditangani secara cepat dan tepat.
Selain itu, patroli terpadu di wilayah rawan juga diperkuat, disertai peningkatan kesiapan personel serta ketersediaan peralatan. Pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Kalimantan Barat termasuk daerah dengan tingkat kerawanan karhutla yang tinggi, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan.
Melalui pengaktifan posko ini, pemerintah berharap pengendalian karhutla dapat lebih efektif sehingga dampak kebakaran, termasuk kabut asap, dapat diminimalkan. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam menghadapi perubahan iklim dan potensi El Nino ekstrem pada 2026.
