Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga agar kebijakan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) Triwulan IV 2025 di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/ BKKBN Jakarta, Senin (8/12/2025).
“Misalnya koordinasi dengan BPOM terkait obat-obatan alam dan teknologi baru, serta penyelarasan dengan BPJS terkait home care dan sejumlah aturan teknis. Semua ini perlu disinkronkan agar tidak berjalan terpisah,” ujar Menkes Budi seperti yang dikutip Selasa (9/12/2025).
Empat lembaga kunci yaitu Kementerian Kesehatan, Kemendukbangga/BKKBN, BPJS Kesehatan, dan BPOM bertemu untuk menyelaraskan kebijakan kesehatan nasional lintas sektor.
Pertemuan fokus pada tiga isu besar: peningkatan layanan lansia, kesehatan jiwa anak dan remaja, serta sinkronisasi pemanfaatan alat kesehatan modern di daerah.
Menkes menyoroti perubahan struktur keluarga Indonesia yang semakin kecil, sehingga kebutuhan dukungan negara untuk perawatan lanjut usia (lansia) meningkat.
“Pemerintah perlu menyusun kebijakan bersama agar penanganan lansia dilakukan lebih baik. Mereka telah berkontribusi bagi negara dan kita harus memastikan dukungan negara hadir,” jelas Menkes Budi.
Terkait kesehatan jiwa, temuan Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kemenkes yang menunjukkan gangguan kesehatan jiwa pada anak lima kali lebih tinggi daripada dewasa. Penggunaan handphone dan gadget secara terus menerus mengubah pola interaksi dan berdampak pada kesehatan mental mereka.
Di bidang teknologi kesehatan, Menkes Budi memastikan Kemenkes tengah memperluas penyediaan alat kesehatan modern ke fasilitas pelayanan kesehatan ke rumah sakit di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. “Namun BPJS memiliki anggaran yang harus dijaga agar tidak terlampaui. Karena itu tarif dan pemanfaatannya harus disinkronkan agar alat dapat digunakan optimal tanpa membebani pembiayaan,” tegas Menkes Budi.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menekankan pentingnya sinergi empat lembaga dalam menangani isu lansia dan kesehatan jiwa di tengah perubahan demografi. “Aging population kita sudah mencapai 12 persen. Program seperti Lansia Berdaya, sekolah lansia, dan layanan kesehatan harus dirumuskan bersama agar negara tetap hadir,” ujarnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa layanan untuk lansia dan kesehatan jiwa menjadi beban pembiayaan yang terus meningkat, sekitar Rp 42 triliun. Juga angka remaja yang terdeteksi bermasalah juga terus naik.
Kepala BPOM RI Prof. Taruna Ikrar menambahkan pentingnya pengawasan obat dan teknologi kesehatan modern yang berpengaruh pada anak dan keluarga. “Perubahan perilaku digital berdampak pada kesehatan jiwa 72 juta anak. BPOM mendukung penuh sinkronisasi kebijakan, termasuk kesiapan obat dan perangkat kesehatan,” ujar Taruna.
