Menu

Dark Mode
Hubungan Jatim-Singapura Makin Produktif, Gubernur Khofifah Soroti Potensi Investasi dan Perdagangan Gubernur Khofifah Apresiasi Capaian JDIH Jatim, Dorong Layanan Informasi Hukum Semakin Terbuka dan Mudah Diakses Pengabdian ASN Diperkuat dengan Inovasi, Gubernur Khofifah Dorong SIKAP dan Pengelolaan Sampah Jadi Praktik Baik Gubernur Khofifah Undang Anak-Anak yang Hormat Bendera dari Luar Grahadi, Teguhkan Semangat Nasionalisme Generasi Muda Usai Tuntaskan Tugas HUT ke-81 RI, Gubernur Khofifah Ajak Paskibraka Jatim Jadikan Pengalaman sebagai Bekal Kepemimpinan Gubernur Khofifah: Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat Jatim Jadi Modal Kuat Wujudkan Indonesia Berdaulat

Ekonomi & Bisnis

Pengamat: Tumbuh 4,87 Persen di Kuartal I-2025, Bukti Ketangguhan Ekonomi Indonesia

badge-check


Pengamat: Tumbuh 4,87 Persen di Kuartal I-2025, Bukti Ketangguhan Ekonomi Indonesia Perbesar

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 4,87 persen pada kuartal I-2025, menandai ketangguhan di tengah tekanan global. Namun menurut pengamat ekonomi politik, Iwan Nurdin, capaian ini sekaligus menjadi sinyal peringatan bahwa target ambisius pemerintah mencapai pertumbuhan hingga delapan persen masih jauh dari aman.

“Angka ini memang mencerminkan ekonomi kita cukup tangguh, tapi tetap di bawah 5 persen. Artinya, ada banyak pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan pemerintah,” ujar Iwan Nurdin, saat dihubungi tim InfoPublik, Rabu (7/5/2025).

Iwan menekankan bahwa konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah masih menjadi motor utama pendorong pertumbuhan pada kuartal pertama. Ia menyarankan agar pemerintah memaksimalkan daya beli masyarakat serta meningkatkan produktivitas ekonomi rakyat agar pertumbuhan tetap terjaga.

“Konsumsi ini harus diarahkan untuk menciptakan produktivitas, bukan hanya konsumsi semata. Pemerintah perlu ciptakan program yang menstimulus UMKM, koperasi, dan sektor informal,” ujarnya.

Iwan juga mengingatkan bahwa pada kuartal kedua, efek penundaan tarif dagang AS (tarif Trump) akan mulai terasa. Jika negosiasi pemerintah tidak berhasil, ekspor bisa tertekan, terutama ke pasar tradisional. Oleh karena itu, perlu diversifikasi ekspor ke pasar non-tradisional dan perlindungan industri terdampak agar tidak terjadi gelombang PHK.

“Kita harus antisipasi kemungkinan ekspor melambat. Jangan sampai sektor padat karya terpukul tanpa mitigasi. Pemerintah wajib siapkan jaring pengaman bagi industri dan pekerja,” tegasnya.

Lebih lanjut, Iwan mendesak agar reformasi perizinan usaha yang masih terkendala birokrasi segera dibereskan. Ia mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk mempercepat realisasi investasi, sekaligus memberantas pungutan liar dan premanisme di lapangan.

“Kalau kita serius ingin kejar pertumbuhan tinggi, maka jangan biarkan investor dipersulit. Satgas investasi harus dibentuk dan dikawal langsung dari pusat hingga daerah,” ungkap Iwan.

Terakhir, Iwan menyebut pentingnya menjalankan program-program strategis yang sudah dirancang pemerintah seperti Danantara dan Koperasi Merah Putih. Kedua inisiatif ini diyakini bisa menjadi pendorong ekonomi rakyat jika dijalankan dengan konsisten dan terukur.

“Program-program ini jangan hanya jadi jargon. Harus ada roadmap dan implementasi konkret. Karena ini bisa memperkuat fondasi ekonomi nasional dari akar rumput,” pungkasnya.

Baca Lainnya

Pasar Murah dan Pembagian Bendera Meriahkan HUT ke-81 RI, Gubernur Khofifah: Pemerintah Harus Hadir

16 August 2026 - 12:03 WIB

Perkuat Perdagangan Antarwilayah, Gubernur Khofifah Catatkan Transaksi Rp2,529 Triliun Bersama Kalimantan Barat

11 August 2026 - 12:38 WIB

Gubernur Khofifah Pastikan Intervensi Harga Pangan Berkelanjutan, Pasar Murah Disambut Antusias Warga Pasuruan

8 August 2026 - 11:13 WIB

Berita Populer di Ekonomi & Bisnis