JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Langkah ini menjadi perhatian karena sebelumnya agenda serupa umumnya dipaparkan oleh Menteri Keuangan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN bukan hanya sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen strategis untuk melindungi masyarakat, memperkuat fondasi ekonomi nasional, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan fiskal dapat memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat luas.
Presiden juga menyoroti kondisi global yang saat ini dipenuhi ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi, mulai dari konflik internasional hingga perlambatan ekonomi dunia. Menurutnya, situasi tersebut turut memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia sehingga diperlukan kebijakan fiskal yang adaptif namun tetap disiplin.
Dalam kerangka RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen sebagai bagian dari upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi jangka panjang sebesar 8 persen pada 2029. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menjaga defisit anggaran tetap terkendali di bawah batas maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Presiden Prabowo menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal pemerintah akan difokuskan pada penguatan ketahanan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta keberlanjutan program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Sumber : Infopublik
