Jakarta – Program sertifikasi halal gratis yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bukan sekadar pemenuhan regulasi. Lebih dari itu, kebijakan ini menjadi instrumen nyata dalam menebar kebaikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kedaulatan ekonomi bangsa.
Semangat tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk menebar kebaikan, menghapus kemiskinan, dan menegakkan kedaulatan. Melalui program sertifikasi halal gratis, pemerintah menegaskan keberpihakan nyata kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di seluruh tanah air.
Dirancang dalam skema Self Declare, program ini membuka peluang bagi jutaan pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikat halal tanpa biaya. Tak hanya itu, pelaksanaan program juga memberdayakan ribuan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) di berbagai daerah, menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguatkan. “Program sertifikat halal gratis ini bukan hanya membantu pelaku usaha kecil meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya produk halal,” ujar salah satu Pendamping PPH, Dian Lestari, asal Malang, Jawa Timur, pada Rabu (12/11/2025).
Bagi Dian, program ini membawa perubahan besar dalam hidupnya. Dari seorang ibu rumah tangga, kini ia menjadi pendamping yang aktif membantu pelaku UMK di lingkungannya memperoleh sertifikat halal. “Alhamdulillah, saya bisa membantu banyak pelaku usaha sekaligus mendapatkan penghasilan untuk anak-anak saya. Yang paling membahagiakan, para pelaku UMK kini lebih percaya diri menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas,” ungkapnya.
Program sertifikasi halal gratis memiliki dampak strategis bagi perekonomian nasional. Di satu sisi, sertifikasi halal memperluas akses pasar bagi produk-produk UMK Indonesia, baik di dalam negeri maupun ekspor. Di sisi lain, kebijakan ini memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa melalui tumbuhnya industri halal nasional yang mandiri dan terpercaya.
Nilai sosialnya pun terasa kuat. Program ini menumbuhkan budaya gotong royong, memperkuat solidaritas ekonomi rakyat, dan menegaskan kehadiran negara dalam memberikan keadilan ekonomi bagi masyarakat kecil. “Halal bukan sekadar label, tetapi simbol kebaikan dan kemandirian bangsa,” tegas pernyataan resmi BPJPH.
Lembaga tersebut menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan sertifikasi halal gratis serta memperkuat kapasitas para pendamping halal di seluruh Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor—mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendamping, hingga komunitas pelaku usaha.
BPJPH juga memastikan seluruh proses sertifikasi halal berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Program sertifikasi halal gratis merupakan bagian dari transformasi nasional menuju ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini sejalan dengan dua poin Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran:, Meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kemandirian ekonomi berbasis UMKM. Membangun ekonomi berdikari yang berlandaskan nilai kebangsaan dan keadilan sosial.
Dari tangan-tangan para pendamping halal seperti Dian Lestari, semangat kebaikan itu terus menyebar. Label halal kini tak hanya menjadi simbol mutu produk, tetapi juga lambang keberdayaan rakyat kecil dalam menjaga kedaulatan ekonomi bangsa.
