Menu

Dark Mode
Peringati Hari Anak Nasional 2025 bersama Menteri PPPA, Gubernur Khofifah: Anak Jatim Harus Tumbuh dengan Bahagia dan Bebas dari Kekerasan Bansos Jangan untuk Judol! Gubernur Khofifah Ingatkan Masyarakat  Bijak Manfaatkan Bantuan, Optimis Putus Rantai Kemiskinan di Jatim Menko PMK: Integritas ASN Penentu Kualitas Pelayanan Publik Ini Bedanya Kapitasi dan INA-CBGs dalam Skema JKN Kementerian PANRB: City Branding Jadi Kunci Komunikasi Publik dan Penguatan ASN Resmikan Compressed Natural Gas (CNG) Station Gresik, Gubernur Khofifah Optimistis Jawa Timur Bergerak Wujudkan Green Economy

Berita

Tingkat Kemiskinan Jatim Turun Jadi 9,50 Persen, Gubernur Khofifah: Hasil Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kita Tepat Sasaran

badge-check


					Tingkat Kemiskinan Jatim Turun Jadi 9,50 Persen, Gubernur Khofifah: Hasil Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kita Tepat Sasaran Perbesar

17.940 Masyarakat Jatim Terentaskan dari Kemiskinan, Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Tertinggi Kedua di Pulau Jawa

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil mengentaskan 17.940 masyarakat miskin atau setara 0,29 persen (y-o-y) berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025 yang dirilis pada Jumat (25/7).

Penurunan tersebut menjadikan kemiskinan Jawa Timur berada pada angka 9,50 persen, turun sebanyak 0,29 persen poin dari 9,79 persen pada Maret 2024. Jumlah penduduk miskin kini tercatat sebanyak 3.836.520 jiwa.

Atas capaian tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa ini merupakan hasil nyata dari kerja bersama yang melibatkan seluruh elemen pembangunan. Mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, termasuk sinergi pentahelix dengan sektor swasta, perguruan tinggi, media, dan komunitas.

“Penurunan kemiskinan di Jatim bukan semata angka statistik, tapi cerminan kerja keras dan kepedulian kolektif untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan merata di seluruh pelosok Jawa Timur,” ujar Khofifah, di  Grahadi,  (28/7).

Gubernur Khofifah menambahkan, Jatim tercatat sebagai provinsi dengan penurunan jumlah penduduk miskin tertinggi kedua di Pulau Jawa, setelah Jawa Tengah.

“Selain itu, Jatim juga tercatat sebagai kontributor keempat terbesar secara nasional terhadap penurunan angka kemiskinan periode September 2024–Maret 2025 dengan kontribusi 8,96 persen,” tegasnya. 

Berdasarkan data BPS, penurunan kemiskinan Jatim dari Maret 2024 ke Maret 2025 lebih tinggi terjadi di wilayah perdesaan. Tepatnya, sebesar 0,44 persen poin atau setara dengan 105.290 jiwa, sementara di perkotaan sebesar 0,12 persen poin atau 1.510 jiwa. 

Selain angka  kemiskinan yang menurun, disparitas kemiskinan antara desa dan kota juga menunjukkan tren positif dengan kecenderungan menyempit menjadi 5,86 persen dari 7,59 pada Maret 2019.

Selain itu, Gini Ratio di Jawa Timur juga mengalami penurunan sebesar 0,004 poin dibandingkan September 2024 sebesar 0,373 poin menjadi 0,369 poin Maret 2025. Di mana, berdasarkan kriteria ketimpangannya, maka termasuk Ketimpangan Sedang. Penurunan angka Gini Ratio September 2024 hingga Maret 2025 terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Khofifah menambahkan bahwa kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) di Jatim juga menurun. Indeks P1 turun dari 1,480 menjadi 1,414, sementara P2 dari 0,310 menjadi 0,294.

“Ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin makin mendekati garis ambang kemiskinan, dan ketimpangan antar kelompok miskin semakin menurun. Sebuah indikasi bahwa program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat kita semakin tepat sasaran,” jelas Khofifah.

Dalam laporan yang ada, disampaikan pula masing-masing tiga komoditi makanan dan non makanan yang berkontribusi besar terhadap garis kemiskinan. Komoditi makanan yang memengaruhi kemiskinan meliputi beras, rokok, dan telur ayam ras. Sementara non makanan meliputi perumahan, bensin, dan listrik.

"Jatim memang penghasil tembakau terbesar dan petani tembakau sebagian besar berasal dari kelompok Desil 1 sampai 4 cenderung merokok. Nah, ini kebiasaan yang sulit ditinggalkan dan tetap dipertahankan sebagai kebutuhan sehari-hari meskipun kondisi mereka terbatas. Sehingga, nilainya otomatis masuk tinggi dalam komponen pembentuk garis kemiskinan," terangnya.

Lebih lanjut disampaikan Khofifah, upaya pengentasan kemiskinan melalui APBN telah dialokasikan bansos di Kemensos total Rp. 12,135 triliun dengan 3.331.904 keluarga penerima manfaat untuk tahun 2025, penyalurannya dibagi 4 Triwulan, saat ini pencairan telah dilakukan untuk 2 triwulan.

“Sementara itu, Pemprov Jatim melalui Dinsos juga telah mengalokasikan bansos dengan total Rp. 180,42 Milyar pada tahun 2025 untuk substitusi dan penebalan Bansos dari APBN,” jelasnya.

Khofifah mengaku bangga atas capaian yang senantiasa dicapai Jawa Timur. Pasalnya, Pemprov Jatim menerima apresiasi dari Pemerintah Pusat atas kinerja penurunan Kemiskinan Ekstrem berupa Dana Insentif Fiskal tahun 2023 sebesar RP 6.215.322.000 dan tahun 2024 sebesar RP 6.245.030.000.

"Saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat Jawa Timur untuk terus bersinergi mempercepat penurunan kemiskinan. pemerintah akan terus mengusahakan program-program berkelanjutan yang efektif, dan dari masyarakat terus melestarikan budaya gotong royong dan saling membantu antar sesama," pungkasnya.

Baca Lainnya

Peringati Hari Anak Nasional 2025 bersama Menteri PPPA, Gubernur Khofifah: Anak Jatim Harus Tumbuh dengan Bahagia dan Bebas dari Kekerasan

29 July 2025 - 11:20 WIB

Gubernur Khofifah Apresiasi Sekolah Rakyat Ponorogo Layani Siswa SD, SMP dan SMA: Lengkap, Luas, dan Siap Cetak Anak Hebat

27 July 2025 - 01:55 WIB

Bentuk Tim Khusus dan Siapkan Regulasi, Gubernur Khofifah: Sound Horeg Harus Ditata Demi Ketertiban dan Kesehatan Publik

25 July 2025 - 07:14 WIB

Berita Populer di Berita