Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendukung program Rumah Layak Huni di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Hal ini disampaikannya saat meninjau langsung lokasi permukiman tidak layak huni di daerah tersebut, Senin (20/1/2025).
Menurutnya, program yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebab, selama ini kawasan Johar Baru terbilang padat penduduk, sehingga dikhawatirkan akan menciptakan berbagai permasalahan.
“Memang harapan kita ada perubahan lingkungan yang lebih sehat,” katanya.
Untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, Mendagri memberikan saran kepada masyarakat setempat agar pembangunan rumah layak huni dibuat secara vertikal. Dirinya menilai, konsep tersebut lebih nyaman dan aman untuk dihuni dalam jangka panjang.
Menurutnya, banyak manfaat yang diperoleh masyarakat jika bersedia dibangun hunian secara vertikal, seperti struktur bangunan lebih kokoh dan lingkungan yang lebih sehat. Hal ini dinilai dapat membawa dampak positif jika dibandingkan dengan bedah rumah atau renovasi.
“Tapi ingat, dibedah itu hanya sifatnya temporer, sebentar saja, karena strukturnya tidak berubah. Struktur bangunan tidak berubah dipoles-poles akhirnya, nanti setelah setahun dua tahun begitu lagi, tidak ada perubahan yang drastis,” paparnya.
Namun demikian, Mendagri menyerahkan kembali semua keputusan ke masyarakat. Sebab hingga saat ini banyak warga yang hanya ingin rumahnya dibedah.
“Tapi kalau tetap seperti itu tidak apa-apa, nanti mungkin kita akan menyasar daerah-daerah lain. Karena masih ada daerah-daerah di Jembatan Lima, kemudian di Palmerah, yang mungkin mereka mau dibangunkan yang vertikal,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, akan memberikan tenggat selama satu minggu kepada masyarakat untuk mempertimbangkan kembali saran pemerintah untuk membangun tempat tinggal secara vertikal. “Tapi kalau warganya hanya maunya dibedah, mau jadi perbaiki, ya sudah. Saya kasih waktu seminggu berpikir,” tegasnya.
Maruarar meminta masyarakat berpikir secara bijak karena program rumah layak huni belum tentu datang dua kali. Apalagi, anggaran dari program tersebut didanai langsung oleh Corporate Social Responsibility (CSR) dari Yayasan Buddha Tzu Chi.
“Ini, bantuan non-APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), non-BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan non-BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), [tapi] dari Yayasan Buddha Tzu Chi, gratis, mau renovasi mau bangun, gratis semuanya,” pungkasnya.
