Menu

Dark Mode
Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, Gubernur Khofifah dan Kapolda Jatim Pastikan Evakuasi Berjalan Terpadu BI Mengajar 2026 di SMAN Taruna Nala, Khofifah dan Destry Damayanti Dorong Generasi Muda Siap Hadapi Tantangan Zaman Gubernur Khofifah Siapkan Penguatan Talenta Cyber Security, Siswa Jatim Diproyeksikan Lanjut Studi hingga Internasional Gubernur Khofifah dan Menko AHY Resmikan Penataan Kawasan Kumuh Campurejo, Tingkatkan Kualitas Hidup 1.152 Warga Kenang 79 Tahun Perjuangan TRIP, Gubernur Khofifah: Usia Muda Bukan Penghalang untuk Berkontribusi bagi Indonesia HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Pemprov Jatim Bebaskan Sejumlah Pajak dan Sanksi Administratif, Gubernur Khofifah: Ringankan Beban Masyarakat

Ekonomi & Bisnis

Jaga Stabilitas Harga Pangan, Kemendagri Dorong Kepala Daerah Kolaborasi

badge-check


Jaga Stabilitas Harga Pangan, Kemendagri Dorong Kepala Daerah Kolaborasi Perbesar

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong kepala daerah untuk meningkatkan kolaborasi dalam menjaga stabilitas harga pangan, seperti cabai yang kerap terdampak cuaca ekstrem dan distribusi yang tidak merata.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, pentingnya kerja sama antardaerah agar pasokan komoditas dapat saling melengkapi.

“Jadi kalau tidak ada di satu daerah maka akan bergeser ke [daerah] lain untuk mengatasi itu. Yang lain adalah urban farming, menanam cabai dan lain-lain,” kata Bima dalam keterangan resmi, Jumat (11/4/2025).

Bima  juga meminta kepala daerah untuk aktif memantau kondisi pangan  dan melakukan operasi pasar secara berkala.

Langkah cepat dan antisipatif dinilai penting agar inflasi tetap terkendali dan masyarakat tidak terdampak secara ekonomi.

“Kami meminta para kepala daerah untuk memantau di situ supaya bisa mengambil langkah-langkah cepat bagaimana menyediakan suplai komoditas-komoditas yang sulit tadi,” tambahnya.

Di sisi lain, ia menyoroti pentingnya tertib administrasi kependudukan dalam mendukung berbagai program pembangunan, termasuk ketahanan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pemilu. Tertib administrasi kependudukan diharapkan berdampak pada terpenuhinya hak-hak sebagai warga negara.

Apalagi, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah melakukan langkah-langkah proaktif untuk memaksimalkan pendataan kependudukan.

Dia menyatakan, pemerintah tidak melarang daerah membuka wilayahnya bagi pendatang. Sebaliknya, pemerintah mengapresiasi kepala daerah yang menerapkan kebijakan keterbukaan.

“Silakan masuk, pindah, kerja, dan lain-lain. Tapi syaratnya adalah tertib administrasi kependudukan,” ujar Bima.

Baca Lainnya

BI Mengajar 2026 di SMAN Taruna Nala, Khofifah dan Destry Damayanti Dorong Generasi Muda Siap Hadapi Tantangan Zaman

3 August 2026 - 01:45 WIB

HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Pemprov Jatim Bebaskan Sejumlah Pajak dan Sanksi Administratif, Gubernur Khofifah: Ringankan Beban Masyarakat

1 August 2026 - 02:37 WIB

Akad Massal KPR Sejahtera Disaksikan Presiden Prabowo, Khofifah Pastikan Ekosistem Rumah Subsidi Jatim Terus Diperkuat

31 July 2026 - 08:07 WIB

Berita Populer di Ekonomi & Bisnis