Menu

Dark Mode
Gubernur Khofifah Pastikan Geopark Ijen Siap Revalidasi UNESCO, Targetkan Pertahankan Status Green Card PU Optimalkan Pengelolaan Air untuk Hadapi Musim Kering Ancaman Kekeringan Meningkat, Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi Ekonomi Indonesia Dinilai Stabil di Tengah Ketidakpastian Global Gubernur Khofifah Dorong Sinergi TNI-Polri dalam Ketahanan Pangan, Paparkan Best Practice Jatim ke Peserta SESPIMTI BTN Percepat Proses Kredit dengan Transformasi Digital

Ekonomi & Bisnis

Jaga Stabilitas Harga Pangan, Kemendagri Dorong Kepala Daerah Kolaborasi

badge-check


Jaga Stabilitas Harga Pangan, Kemendagri Dorong Kepala Daerah Kolaborasi Perbesar

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong kepala daerah untuk meningkatkan kolaborasi dalam menjaga stabilitas harga pangan, seperti cabai yang kerap terdampak cuaca ekstrem dan distribusi yang tidak merata.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, pentingnya kerja sama antardaerah agar pasokan komoditas dapat saling melengkapi.

“Jadi kalau tidak ada di satu daerah maka akan bergeser ke [daerah] lain untuk mengatasi itu. Yang lain adalah urban farming, menanam cabai dan lain-lain,” kata Bima dalam keterangan resmi, Jumat (11/4/2025).

Bima  juga meminta kepala daerah untuk aktif memantau kondisi pangan  dan melakukan operasi pasar secara berkala.

Langkah cepat dan antisipatif dinilai penting agar inflasi tetap terkendali dan masyarakat tidak terdampak secara ekonomi.

“Kami meminta para kepala daerah untuk memantau di situ supaya bisa mengambil langkah-langkah cepat bagaimana menyediakan suplai komoditas-komoditas yang sulit tadi,” tambahnya.

Di sisi lain, ia menyoroti pentingnya tertib administrasi kependudukan dalam mendukung berbagai program pembangunan, termasuk ketahanan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pemilu. Tertib administrasi kependudukan diharapkan berdampak pada terpenuhinya hak-hak sebagai warga negara.

Apalagi, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah melakukan langkah-langkah proaktif untuk memaksimalkan pendataan kependudukan.

Dia menyatakan, pemerintah tidak melarang daerah membuka wilayahnya bagi pendatang. Sebaliknya, pemerintah mengapresiasi kepala daerah yang menerapkan kebijakan keterbukaan.

“Silakan masuk, pindah, kerja, dan lain-lain. Tapi syaratnya adalah tertib administrasi kependudukan,” ujar Bima.

Baca Lainnya

Ekonomi Indonesia Dinilai Stabil di Tengah Ketidakpastian Global

15 April 2026 - 02:36 WIB

Gubernur Khofifah Dorong Sinergi TNI-Polri dalam Ketahanan Pangan, Paparkan Best Practice Jatim ke Peserta SESPIMTI

15 April 2026 - 01:40 WIB

BTN Percepat Proses Kredit dengan Transformasi Digital

15 April 2026 - 01:23 WIB

Berita Populer di Ekonomi & Bisnis