Sejumlah siswa menyantap makanan saat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 4, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Aceh, Senin (14/4/2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut digelar untuk 2.709 siswa penerima manfaat di sejumlah sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah Kota Banda Aceh. ANTARA FOTO/Ampelsa/nym.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menjelaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai mampu tidak hanya mendongkrak perekonomian namun juga kualitas generasi muda Indonesia, tapi harus memperhatikan perencanaan teknokratis yang matang. Dengan anggaran yang sangat besar, program itu tidak boleh melenceng dari kebutuhan riil dan kapasitas fiskal negara.
“Yang penting, proses perencanaan dan teknokrasi MBG harus benar. Jangan sampai program ini menjadi beban, atau bahkan tidak kita butuhkan,” jelas Wijayanto, saat dihubungi tim InfoPublik, Senin (21/4/2025).
Ia juga menilai bahwa ide memfokuskan MBG hanya kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan adalah langkah yang bijak. “Daripada menyasar 83 juta orang tapi banyak yang salah sasaran, lebih baik 22 juta yang benar-benar tepat,” katanya.
Wijayanto mendukung usulan desentralisasi pelaksanaan MBG. Selain meningkatkan efisiensi, desentralisasi juga dapat membuka peluang lebih besar bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan ekonomi rakyat lokal untuk terlibat dalam rantai pasok program.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya soal anggaran dan sasaran, tapi juga tentang tata kelola yang baik. “Perbaikan governance harus diprioritaskan. Jangan sampai MBG justru menjadi ajang korupsi rame-rame,” tegasnya.
Program MBG, jika dirancang dan dilaksanakan secara tepat, berpotensi besar untuk mendukung kualitas sumber daya manusia. Namun, ia menekankan, intervensi gizi yang benar-benar tepat waktu dan tepat sasaran tetap menjadi kunci untuk memutus rantai stunting dan ketimpangan generasi sejak dini.
