Jakarta – Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah resmi menggelar rapat perdana yang dipimpin oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Pertemuan itu menjadi tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025, sekaligus menandai dimulainya langkah konkret memperkuat fondasi Indonesia menuju pemerintahan digital yang inklusif, efisien, transparan, dan berdaulat.
Rapat digelar bersama kementerian dan lembaga terkait, dihadiri oleh Menteri PANRB, Menteri Sosial, Menteri Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala BPS, Kepala BSSN, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Sekretaris Negara, serta Bupati Banyuwangi.
Kehadiran lintas kementerian dan lembaga ini menegaskan komitmen untuk menanggalkan ego sektoral dan bekerja bersama demi keberhasilan transformasi digital nasional.
Mandat percepatan transformasi digital pemerintahan pertama kali diberikan presiden sekitar tujuh bulan lalu. Menindaklanjuti arahan tersebut, tim kecil dibentuk untuk mendalami strategi digitalisasi yang dapat dijalankan.
Agenda Komite akan difokuskan pada tiga use case utama, yakni digitalisasi program bantuan sosial, digitalisasi perizinan usaha, dan peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI).
Banyuwangi akan menjadi laboratorium uji coba (piloting project) penerapan teknologi pemerintahan digital dalam program bantuan sosial.
Sistem itu dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi. Proses back end nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, Kementerian ATR/BPN, hingga Samsat.
“Digitalisasi bansos ini bukan hanya soal transparansi, tapi juga akan memungkinkan pemerintah melakukan penghematan anggaran yang signifikan karena penyaluran bantuan menjadi jauh lebih tepat sasaran,” tegas Luhut Pandjaitan.
Dalam pelaksanaannya, prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan data ditegaskan sebagai fondasi agar data bangsa tetap berada di dalam negeri dan dikelola secara aman. Komite juga akan menggelar rapat rutin setiap bulan untuk memastikan semua program berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata.
“Banyak mimpi yang kita gantungkan dari percepatan transformasi digital pemerintahan ini. Dengan kerja sama lintas kementerian dan lembaga serta pemanfaatan teknologi terkini, kita ingin menghadirkan pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan berdaya saing global,” tambah Luhut.
Kick off rapat itu menandai dimulainya babak baru digitalisasi pemerintahan Indonesia sebuah langkah penting menuju pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.
