Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintahannya berhasil menyelamatkan anggaran Rp300 triliun dari sejumlah pos anggaran dalam APBN 2025.
“Itulah sebabnya, pada awal 2025 ini, kami telah identifikasi dan telah selamatkan Rp300 triliun dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan,” sebut Presiden Prabowo dalam salinan Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD yang dikutip pada Kamis (11/9/2025).
Kepala Negara juga mengungkapkan sejumlah pos anggaran yang rawan diselewengkan. Diantaranya, anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bancakan.
Menurut Kepala Negara, efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita, yaitu ayat (4) Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rp300 triliun kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak.
Untuk diketahui, salah satu program Presiden Prabowo yang langsung bisa dirasakan masyarakat adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, realisasi penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025, menunjukkan tren positif. Pada Agustus lalu, target penyerapan sebesar Rp9 triliun berhasil terlampaui hingga mencapai Rp13,2 triliun.
“Ini adalah tren penyerapan anggaran yang akan terjadi di 2025. Jadi kami melihat Agustus, kami targetkan Rp9 triliun terserap. Alhamdulillah hari ini, kita sudah bisa menyerap Rp13,2 triliun. Artinya sudah melampaui target. Di bulan September, kami targetkan (penyerapan anggaran) Rp19 triliun, mudah-mudahan juga terlampaui,” ucap Dadan di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/9).
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan proyeksi penyerapan anggaran hingga akhir tahun, yakni Rp37 triliun pada Oktober, Rp 59,5 triliun pada November, dan Rp 76,4 triliun pada Desember. Dengan alokasi anggaran MBG sebesar Rp52 triliun pada 2025, BGN memperkirakan akan membutuhkan tambahan sekitar Rp24 triliun untuk mendukung penuh intervensi program tersebut.
