Banyuwangi – Kementerian Sosial melalui Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial (Perlinsos) terus mengupayakan peningkatan transparansi dalam proses penetapan kelayakan penerima bantuan sosial (bansos). Langkah ini dilakukan guna memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Kemensos menekankan bahwa keterbukaan data penerima bansos menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program perlindungan sosial. Melalui sistem pendataan yang akurat dan transparan, risiko kesalahan sasaran maupun potensi penyalahgunaan bantuan dapat ditekan.
Dalam implementasinya, Kemensos mendorong pemanfaatan teknologi serta integrasi data lintas sektor untuk memperkuat proses validasi dan pemutakhiran data penerima manfaat. Keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat juga dinilai memiliki peran strategis dalam memberikan masukan sekaligus melakukan pengawasan terhadap penetapan penerima bansos.
Selain itu, Kemensos secara aktif melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami mekanisme dan kriteria penetapan kelayakan penerima bantuan sosial. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik serta mewujudkan sistem penyaluran bansos yang lebih adil dan akuntabel.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus membenahi tata kelola bantuan sosial sebagai bagian dari upaya melindungi kelompok masyarakat rentan. Transparansi dan ketepatan data diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program bansos serta mendukung kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.
Sumber: Infopublik.id
