SURABAYA, 11 NOVEMBER 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut positif capaian Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur yang mencapai 123,63 pada Oktober 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka tersebut meningkat 2,12 persen dibandingkan September 2026 yang tercatat sebesar 121,07.
Capaian tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan NTP tertinggi sekaligus mencatat kenaikan bulanan terbesar di antara lima provinsi di Pulau Jawa yang masuk dalam perbandingan BPS.
Gubernur Khofifah mengatakan, peningkatan NTP menjadi sinyal positif bagi daya tukar hasil pertanian terhadap kebutuhan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi petani. Namun, capaian ini harus diikuti upaya berkelanjutan agar peningkatan produksi benar-benar berdampak pada kesejahteraan petani.
“Kenaikan Nilai Tukar Petani Jawa Timur menjadi 123,63 dan menempati posisi tertinggi di antara lima provinsi di Pulau Jawa merupakan sinyal positif bagi perekonomian pertanian kita," ujarnya di Surabaya, Rabu (11/11).
"Namun, bagi kami, keberhasilan pembangunan pertanian tidak cukup hanya diukur dari tingginya produksi dan produktivitas. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana setiap peningkatan produksi mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih baik, memperkuat daya beli, serta meningkatkan kesejahteraan petani kita,” tegas Khofifah menambahkan.
Berdasarkan data BPS, peningkatan NTP Jawa Timur pada Oktober 2026 ditopang kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 2,49 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,36 persen.
Perbedaan pergerakan kedua indeks menunjukkan harga hasil pertanian yang diterima petani meningkat lebih cepat dibandingkan harga barang dan jasa yang harus dibayarkan untuk kebutuhan rumah tangga maupun biaya produksi. Kondisi ini mengindikasikan membaiknya daya tukar petani pada periode tersebut.
Dalam perbandingan lima provinsi di Pulau Jawa, NTP Jawa Timur berada di posisi tertinggi dengan angka 123,63. Posisi berikutnya ditempati Jawa Tengah sebesar 122,82, Jawa Barat 121,91, Banten 114,42, dan Daerah Istimewa Yogyakarta 114,33.
Dari sisi pertumbuhan bulanan, kenaikan NTP Jawa Timur sebesar 2,12 persen juga melampaui provinsi lainnya. Jawa Tengah mencatat kenaikan 1,65 persen, Jawa Barat 1,14 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 0,44 persen, dan Banten 0,35 persen.
Penguatan NTP Jawa Timur ditopang kenaikan pada tiga subsektor pertanian, yakni tanaman perkebunan rakyat, hortikultura, dan tanaman pangan. Subsektor tanaman perkebunan rakyat mencatat kenaikan tertinggi sebesar 6,82 persen, disusul hortikultura 5,03 persen dan tanaman pangan 1,98 persen.
Khofifah menilai, perkembangan tersebut menunjukkan adanya penguatan daya tukar pada sejumlah kelompok usaha pertanian. Sehingga, peningkatan produktivitas perlu berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas hasil, efisiensi usaha, serta perluasan akses pasar agar petani memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.
Pemprov Jatim terus mendorong penguatan sektor pertanian melalui penerapan mekanisasi dan teknologi, penguatan kelembagaan petani, serta peningkatan akses terhadap sarana produksi, pembiayaan, dan pasar. Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat daya saing hasil pertanian.
Selain itu, Khofifah menekankan pentingnya hilirisasi hasil pertanian dan pengembangan kemitraan usaha. Pengolahan komoditas serta kemitraan yang saling menguntungkan diharapkan dapat memperluas peluang petani memperoleh nilai tambah, tidak hanya dari kegiatan produksi, tetapi juga dari proses pengolahan hingga pemasaran.
Manfaat ekonomi sektor pertanian, lanjutnya, diharapkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, khususnya rumah tangga petani di perdesaan. Penguatan sektor ini juga menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah.
Khofifah menegaskan, posisi Jawa Timur sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional harus diiringi perhatian terhadap kesejahteraan petani. Menurutnya, keberlanjutan produksi pangan membutuhkan petani yang memiliki kapasitas usaha, akses pasar, dan daya saing yang terus meningkat.
“Jawa Timur memiliki tanggung jawab besar sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional. Karena itu, menjaga keberlanjutan produksi harus berjalan beriringan dengan upaya memastikan petani memperoleh manfaat ekonomi yang semakin baik," katanya.
"Kami ingin petani Jawa Timur tidak hanya semakin produktif, tetapi juga semakin sejahtera, memiliki daya saing, dan mendapatkan nilai tambah yang lebih adil dari hasil pertaniannya. Inilah semangat pembangunan pertanian Jawa Timur, menghadirkan ketahanan pangan yang kuat sekaligus kesejahteraan yang tumbuh dari desa,” pungkas Khofifah.
