Jakarta — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pos Indonesia di Jalan Sriwijaya, Punia, Mataram, untuk meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025.
Ia didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dalam rangka memastikan bantuan pemerintah tersebut tersalurkan secara tepat sasaran dan tanpa hambatan.
“Alhamdulillah, pencairan BSU di Lombok berjalan lancar hampir 100 persen. Saya titip pesan, jangan sampai ada pemotongan,” ujar Wapres Gibran usai berbincang dengan sejumlah penerima bantuan, dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (5/8/2025).
Peninjauan ke Lombok menjadi bagian dari monitoring nasional BSU 2025, setelah sebelumnya Wapres mengunjungi lokasi serupa di Tangerang, Jakarta, Boyolali, dan Pekanbaru.
Di hadapan para penerima bantuan, Wapres menyampaikan pesan tegas agar dana BSU digunakan untuk keperluan yang bermanfaat dan produktif, seperti menambah modal usaha kecil atau membantu kebutuhan keluarga.
“Saya ingatkan berkali-kali, jangan dipakai untuk judol (judi online). Gunakan bantuan ini untuk kebutuhan yang benar,” katanya.
Pesan ini disampaikan berulang kali selama kunjungan Wapres ke berbagai daerah, mengingat maraknya kasus penyalahgunaan dana bantuan untuk hal-hal yang merugikan.
Menaker Yassierli melaporkan bahwa hingga 1 Agustus 2025, BSU telah disalurkan kepada 14,95 juta dari total 15,9 juta pekerja penerima, atau sekitar 93,79 persen secara nasional.
Khusus untuk wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), BSU telah diterima oleh 126.298 pekerja (93,80 persen). Di Kota Mataram sendiri, 44.064 pekerja (94,33 persen) sudah menerima dana bantuan.
“Angka-angka ini akan terus bertambah seiring percepatan distribusi,” jelas Yassierli.
Program BSU tahun 2025 menjadi salah satu langkah nyata dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran untuk menjaga daya beli masyarakat pekerja di tengah tekanan ekonomi.
“Kami di Kemnaker dipercaya kembali untuk menyalurkan BSU, seperti yang sudah dilakukan sejak tahun 2020, 2021, dan 2022. Ini bentuk kepedulian terhadap ketahanan ekonomi pekerja,” tambah Yassierli.
BSU menyasar pekerja sektor formal dengan penghasilan di bawah batas tertentu, termasuk buruh pabrik, karyawan ritel, pekerja sektor jasa, dan lainnya.
Wapres Gibran menegaskan bahwa pengawasan penyaluran BSU akan terus dilakukan secara ketat dan transparan. Ia meminta masyarakat dan aparat daerah ikut mengawasi jalannya program agar tidak disalahgunakan.
“Kita ingin program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh yang berhak. Tidak ada ruang untuk penyelewengan,” tegasnya.
Kunjungan Wapres ke Lombok juga menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh, termasuk berdialog dengan pekerja dan petugas kantor pos guna memastikan kelancaran proses pencairan di lapangan.
