Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengikuti kegiatan Jatim Retreat 2025 yang digelar di Pusdik Arhanud TNI AD Kota Batu, Minggu (27/4) pagi.
Memasuki hari kedua Retreat, Sekdaprov Adhy bersama 72 orang peserta lainnya secara seksama mengikuti sesi Materi III dan IV yang masing-masing dibawakan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Dr. Muhammad Taufiq, DEA dan Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN-RB Agus Uji.
Di dua sesi tersebut dibahas berbagai hal, mulai dari Isu Strategis Kepemimpinan Birokrasi, hingga Arah Reformasi Birokrasi yang bisa dilakukan oleh Pemda berdasarkan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.
Menanggapi hal tersebut, Sekdaprov Adhy Karyono berkomitmen untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan terus menciptakan inovasi-inovasi yang berdampak pada masyarakat.
“Untuk itu seluruh kepala perangkat daerah (PD) harus siap melahirkan berbagai inovasi guna mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemprov Jatim,” tegasnya.
Ia mengatakan, diperlukan kesepahaman dan kesamaan langkah dari seluruh pimpinan PD di Jatim untuk menciptakan _Learning Culture_ atau budaya belajar bagi seluruh ASN.
"Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, yang terpenting adalah kesiapan SDM. Untuk itu diperlukan lingkungan yang mendukung untuk pengembangan potensi bagi seluruh ASN," ucap Adhy Karyono yang ditemui di sela-sela mengikuti Jatim Retreat 2025.
Hal ini nyatanya juga sejalan dengan UU No 20 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi yang sifatnya wajib bagi para ASN.
"Saat ini di Pemprov Jatim kita sudah berjalan CorpU atau Corporate University Jatim. Sistem kita sudah ada, jadi tinggal bagaimana budaya terus belajar itu bisa diterapkan di seluruh perangkat daerah," tutur Adhy.
Oleh sebab itu, kembali ia mengajak seluruh peserta Jatim Retreat 2025 agar dapat berkomitmen penuh mendukung pengembangan kompetensi guna mewujudkan Reformasi Birokrasi di masing-masing satuan kerjanya.
"Sebagai pimpinan di masing-masing Satker, semuanya harus satu komitmen karena reformasi birokrasi nasional tidak akan terwujud tanpa ads reformasi birokrasi di daerah," pungkasnya.
Sementara itu dalam pemaparannya, Kepala LAN RI Dr. Muhammad Taufiq, DEA mengatakan bahwa karakter pemimpin sebuah organisasi harus mampu mengantisipasi dan mempersiapkan diri terhadap segala perubahan yang akan datang.
"Jabatan pimpinan tinggi pratama berperan penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk mendorong munculnya inovasi dan perubahan," pesannya.
Hal senada juga turut disampaikan Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN-RB Agus Uji. Ia mengatakan. Diperlukan tiga hal utama untuk mewujudkan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045.
"Menuju birokrasi berkelas dunia, diperlukan peningkatan kolaborasi, kapabilitas, serta mewujudkan budaya birokrasi yang berintegrasi dan melayani untuk membangun kepercayaan masyarakat," jelasnya.
