Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia menyatakan akan mengadopsi Tokyo Statement yang akan menjadi visi lima tahun baru bagi kawasan Asia-Pasifik di bidang telekomunikasi atau TIK pada Pertemuan Tingkat Menteri Asia-Pacific Telecommunity (APT) 2025 di Tokyo, Jepang.
Pertemuan yang digelar pada 29-31 Mei 2025 ini menggusung tema, pemanfaatan teknologi baru untuk transformasi digital yang berkelanjutan, inklusif, dan adil. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, turut hadir dalam Pertemuan Tingkat Menteri ini bersama para menteri dari 38 negara yang menangani TIK se-Asia-Pasifik.
“Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk melanjutkan keterlibatan konstruktif dengan APT melalui partisipasi aktif dalam program APT, kelompok kerja, dan proses pengambilan keputusan seperti Pertemuan Menteri APT 2025,” ujar Menkomdigi dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) APT, Masanori Kondo, di Tokyo, pada Jumat (30/5/2025).
Asia-Pacific Telecommunity, atau APT, adalah organisasi antarpemerintah yang berfokus pada bidang TIK di kawasan Asia-Pasifik, APT menyediakan platform penting untuk kebijakan TIK dan koordinasi regulasi, serta untuk mengonsolidasikan suara regional untuk forum internasional.
Tokyo Statement sendiri berisi enam pilar yang menjadi bagian dari visi pembangunan TIK di kawasan Asia Pasifk, yakni konektivitas digital, inovasi dan kewirausahaan digital, kepercayaan dan keamanan, inklusi digital dan pengembangan kapasitas, keberlanjutan, serta kemitraan dan kolaborasi.
Meutya menyatakan, Indonesia juga menantikan peluang lebih lanjut untuk kolaborasi transformasi regional yang lebih erat di tahun-tahun mendatang, khususnya di bidang-bidang seperti memperkuat infrastruktur konektivitas digital, meningkatkan ketahanan keamanan siber dan kepercayaan digital, memperluas pembangunan kapasitas, dan mempromosikan inovasi dan kewirausahaan digital.
“Kami terbuka terhadap kemungkinan kerangka kerja sama baru antara Indonesia dan APT untuk periode 2025-2030 melalui pembentukan mekanisme koordinasi teknis untuk hubungan kerja yang lebih erat guna menyelaraskan visi digital Indonesia 2045 untuk pemerintahan digital, ekonomi digital yang inovatif, dan masyarakat digital yang terdidik dengan arah dan wawasan strategis ATP,” jelasnya.
Disamping itu, Menkomdigi menegaskan bahwa Indonesia terbuka untuk mendukung proyek percontohan atau studi bersama di bawah payung APT, dengan potensi manfaat bagi kawasan Asia-Pasifik di masa mendatang.
“Kami optimis bahwa kemitraan kita akan memberikan kontribusi yang berarti bagi masa depan digital di kawasan ini,” tandas Meutya Hafid.
Kehadiran Pemerintah Indonesia dalam forum APT melalui Kementerian Komunikasi dan Digital merupakan bentuk manifestasi pentingnya kolaborasi dan komitmen kolektif lintas batas untuk membangun masa depan digital yang inklusif, bermakna, memberdayakan, dan melindungi setiap warga negara serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.