Jakarta – Indonesia resmi memasuki fase technical review dalam proses aksesi ke The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Langkah itu menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola publik agar sejajar dengan standar global.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa berbagai agenda reformasi Indonesia telah selaras dengan prinsip OECD, terutama terkait kepemimpinan dan kemampuan dalam sektor layanan publik.
Menurut Rini, transformasi tata kelola publik menjadi elemen inti yang telah secara eksplisit dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Hal ini menunjukkan komitmen jangka panjang Indonesia yang teguh untuk membangun lembaga sektor publik yang lebih akuntabel, koheren, dan berorientasi pada pelayanan. Agenda ini selaras dan strategis dengan prinsip-prinsip tata kelola publik OECD,” ujar Rini dalam Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada Kamis (11/12/2025).
Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut juga membahas sejumlah prioritas reformasi yang tengah dikejar Indonesia.
Rini menjelaskan, setidaknya ada lima bidang penting yang menjadi fokus, yakni perekrutan berbasis merit, manajemen kinerja, inovasi layanan, lingkungan kerja yang aman, serta pengembangan talenta aparatur. Selain itu, pemerintah juga bekerja untuk mempercepat implementasi pemerintahan digital dan pemerintahan terbuka.
Menteri PANRB mengatakan bahwa pertemuan E-Leaders OECD baru-baru ini memberikan banyak wawasan baru bagi Indonesia dalam meningkatkan tata kelola data, pengembangan Infrastruktur Publik Digital, dan percepatan layanan publik yang berpusat pada kebutuhan warga negara. Wawasan tersebut kini menjadi landasan dalam memperkuat ekosistem digital pemerintah.
Memasuki fase technical review, Indonesia kini fokus pada peta jalan aksesi OECD yang telah ditetapkan secara jelas. Seluruh tim lintas kementerian dan lembaga tengah menyiapkan penyelesaian kuesioner tinjauan teknis, tindak lanjut rekomendasi, agenda misi pencarian fakta, hingga persiapan menuju tinjauan formal yang dijadwalkan berlangsung pada 2027.
“Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi Indonesia sepenuhnya selaras dengan ekspektasi OECD. Kami sangat menghargai bimbingan dari Sekretariat OECD, khususnya dalam memperkuat integritas publik serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar,” ujar Rini dalam keterangan yang diterima pada Jumat (12/12/2025).
Pemerintah memandang keanggotaan OECD sebagai strategi penting untuk mencapai target Indonesia Emas 2045. Melalui keanggotaan ini, Indonesia dapat menyempurnakan kebijakan dan regulasi berdasarkan praktik unggulan global.
Berbagai pengalaman negara anggota OECD menunjukkan bahwa aksesi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pertumbuhan pendapatan, mutu pendidikan, angka harapan hidup, hingga ketahanan pangan.
Dengan cakupan kebijakan OECD yang luas, pendekatan berbasis data, serta hubungan erat dengan dunia usaha, organisasi ini memberikan dukungan komprehensif bagi Indonesia untuk terus memperbaiki kualitas regulasi nasional.
Pemerintah berharap kerja sama ini dapat memperkuat reformasi struktural, meningkatkan daya saing ekonomi, dan memastikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045.
