Menu

Dark Mode
Gubernur Khofifah Hadirkan Sembako Harga Terjangkau, Warga Antusias Sambut Pasar Murah Pemprov Jatim Menhub Apresiasi Gotong Royong Warga Rawat Transportasi Umum Pascaunjuk Rasa Tokoh Lintas Agama Sampaikan Aspirasi Umat dalam Pertemuan dengan Presiden Prabowo PPI Australia Dukung Langkah Moratorium Kunjungan Kerja DPR ke Luar Negeri SMK Jatim Persembahkan 4 Emas, 1 Perak, dan 5 Perunggu di Ajang Vokasi ASEAN Khofifah: Mari Pulihkan Kepercayaan dan Rasa Aman, Jatim adalah Rumah Kita

Ekonomi & Bisnis

Jaga Stabilitas Harga Pangan, Kemendagri Dorong Kepala Daerah Kolaborasi

badge-check


					Jaga Stabilitas Harga Pangan, Kemendagri Dorong Kepala Daerah Kolaborasi Perbesar

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong kepala daerah untuk meningkatkan kolaborasi dalam menjaga stabilitas harga pangan, seperti cabai yang kerap terdampak cuaca ekstrem dan distribusi yang tidak merata.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, pentingnya kerja sama antardaerah agar pasokan komoditas dapat saling melengkapi.

“Jadi kalau tidak ada di satu daerah maka akan bergeser ke [daerah] lain untuk mengatasi itu. Yang lain adalah urban farming, menanam cabai dan lain-lain,” kata Bima dalam keterangan resmi, Jumat (11/4/2025).

Bima  juga meminta kepala daerah untuk aktif memantau kondisi pangan  dan melakukan operasi pasar secara berkala.

Langkah cepat dan antisipatif dinilai penting agar inflasi tetap terkendali dan masyarakat tidak terdampak secara ekonomi.

“Kami meminta para kepala daerah untuk memantau di situ supaya bisa mengambil langkah-langkah cepat bagaimana menyediakan suplai komoditas-komoditas yang sulit tadi,” tambahnya.

Di sisi lain, ia menyoroti pentingnya tertib administrasi kependudukan dalam mendukung berbagai program pembangunan, termasuk ketahanan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pemilu. Tertib administrasi kependudukan diharapkan berdampak pada terpenuhinya hak-hak sebagai warga negara.

Apalagi, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah melakukan langkah-langkah proaktif untuk memaksimalkan pendataan kependudukan.

Dia menyatakan, pemerintah tidak melarang daerah membuka wilayahnya bagi pendatang. Sebaliknya, pemerintah mengapresiasi kepala daerah yang menerapkan kebijakan keterbukaan.

“Silakan masuk, pindah, kerja, dan lain-lain. Tapi syaratnya adalah tertib administrasi kependudukan,” ujar Bima.

Baca Lainnya

Gubernur Khofifah Hadirkan Sembako Harga Terjangkau, Warga Antusias Sambut Pasar Murah Pemprov Jatim

3 September 2025 - 01:07 WIB

Fundamental Ekonomi Indonesia Tunjukkan Ketahanan Solid

1 September 2025 - 13:34 WIB

Gerakan Pangan Murah Direspon Khofifah dengan Jaminan Harga Terjangkau di Pasar Tradisional

30 August 2025 - 07:43 WIB

Berita Populer di Ekonomi & Bisnis