Menu

Dark Mode
Gubernur Khofifah Apresiasi Komitmen Sekolah Swasta dan PTS dalam Mendukung Perluasan Akses Pendidikan bagi Masyarakat Jawa Timur Apresiasi Prestasi Mahasiswa Angkatan Pertama, Gubernur Khofifah Dorong Pengembangan Program Baru KCL Singhasari pada 2027 Menkomdigi Ajak Gen Z Waspadai Pengaruh Algoritma dalam Menjaga Kualitas Demokrasi Digital Mentan Sebut 90 Persen Perusahaan Sawit Telah Naikkan Harga TBS untuk Petani Bappenas: Penguatan Industri Halal Jadi Strategi Penting Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global Jawa Timur Sumbang 51 Persen Produksi Gula Nasional, Gubernur Khofifah Pimpin Gerakan Panen dan Tanam Tebu Serentak di Tujuh Kabupaten

Ekonomi & Bisnis

Jaga Stabilitas Harga Pangan, Kemendagri Dorong Kepala Daerah Kolaborasi

badge-check


Jaga Stabilitas Harga Pangan, Kemendagri Dorong Kepala Daerah Kolaborasi Perbesar

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong kepala daerah untuk meningkatkan kolaborasi dalam menjaga stabilitas harga pangan, seperti cabai yang kerap terdampak cuaca ekstrem dan distribusi yang tidak merata.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, pentingnya kerja sama antardaerah agar pasokan komoditas dapat saling melengkapi.

“Jadi kalau tidak ada di satu daerah maka akan bergeser ke [daerah] lain untuk mengatasi itu. Yang lain adalah urban farming, menanam cabai dan lain-lain,” kata Bima dalam keterangan resmi, Jumat (11/4/2025).

Bima  juga meminta kepala daerah untuk aktif memantau kondisi pangan  dan melakukan operasi pasar secara berkala.

Langkah cepat dan antisipatif dinilai penting agar inflasi tetap terkendali dan masyarakat tidak terdampak secara ekonomi.

“Kami meminta para kepala daerah untuk memantau di situ supaya bisa mengambil langkah-langkah cepat bagaimana menyediakan suplai komoditas-komoditas yang sulit tadi,” tambahnya.

Di sisi lain, ia menyoroti pentingnya tertib administrasi kependudukan dalam mendukung berbagai program pembangunan, termasuk ketahanan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pemilu. Tertib administrasi kependudukan diharapkan berdampak pada terpenuhinya hak-hak sebagai warga negara.

Apalagi, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah melakukan langkah-langkah proaktif untuk memaksimalkan pendataan kependudukan.

Dia menyatakan, pemerintah tidak melarang daerah membuka wilayahnya bagi pendatang. Sebaliknya, pemerintah mengapresiasi kepala daerah yang menerapkan kebijakan keterbukaan.

“Silakan masuk, pindah, kerja, dan lain-lain. Tapi syaratnya adalah tertib administrasi kependudukan,” ujar Bima.

Baca Lainnya

Jawa Timur Sumbang 51 Persen Produksi Gula Nasional, Gubernur Khofifah Pimpin Gerakan Panen dan Tanam Tebu Serentak di Tujuh Kabupaten

18 June 2026 - 08:17 WIB

Resmikan Al-Akbar FishTech, Gubernur Khofifah Ajak Masjid di Indonesia Kembangkan Ketahanan Pangan Berbasis Teknologi dan Kemakmuran Umat

18 June 2026 - 01:26 WIB

Pemerintah Nilai Program MBG Efektif Tingkatkan Perputaran Ekonomi Melalui UMKM Daerah

15 June 2026 - 05:51 WIB

Berita Populer di Ekonomi & Bisnis