Jakarta — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif yang berada di bawah wewenang Kementerian Sosial, termasuk dalam hal anggaran dan kebijakan teknis.
“Namun, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tetap dilibatkan dalam proses penyusunan sistem pendidikan dan rekrutmen guru, jadi sistemnya nanti fleksibel dan fokus pada anak putus sekolah,” ujar Abdul Mu’ti, saat dihubungi tim InfoPublik, Selasa (15/4/2025).
Mu’ti menjelaskan bahwa guru di Sekolah Rakyat akan direkrut melalui kontrak kerja individu, bukan berstatus ASN. Para guru ini harus sudah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG), bersedia mengajar penuh waktu, dan memiliki kemampuan untuk mengajar lebih dari satu mata pelajaran.
“Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ—Sekolah Rakyat,” ujar Mu’ti, dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Antara.
Struktur kepemimpinan Sekolah Rakyat juga akan menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Tidak menutup kemungkinan satu kepala sekolah menangani tiga jenjang pendidikan sekaligus, yaitu SD, SMP, dan SMA dalam satu lokasi, tergantung jumlah murid yang terdaftar.
Kurikulum Sekolah Rakyat akan berbeda dari sekolah reguler. Mengusung pendekatan individual (individual approach), sekolah ini memungkinkan siswa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran. Sistem yang digunakan disebut multi-entry multi-exit, yang berarti siswa bisa memulai belajar kapan saja dan menyelesaikannya sesuai pencapaian pribadi, bukan berdasarkan waktu kelas semata.
“Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama,” tegas Mu’ti.
Rekrutmen siswa dilakukan melalui sistem Dapodik yang diintegrasikan dengan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Fokusnya adalah pada anak-anak dari keluarga pra-sejahtera yang tidak tercatat dalam sistem pendidikan formal.
“Kalau mereka desil satu dan dua tapi tidak terdata di Dapodik, artinya mereka putus sekolah. Jadi, Sekolah Rakyat tidak akan mengambil anak yang sudah bersekolah,” jelas Mu’ti.
Untuk tahap awal, daftar nama guru yang akan ditugaskan di Sekolah Rakyat (by name by address) akan diserahkan pada 24 April 2025. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan implementasi kebijakan pendidikan inklusif dan adaptif yang lebih merata secara nasional.
