Menu

Dark Mode
Gubernur Khofifah Paparkan Proyek Strategis Jatim Hadapan Dubes RI, Siap Perkuat Perdagangan Internasional Menkeu Purbaya Tegaskan Anggaran Kemenkeu 2026 untuk Stabilitas Fiskal dan Ekonomi yang Inklusif Berkelanjutan Menaker Dorong Masyarakat Kuasai Agroforestri untuk Ekonomi Berkelanjutan Pemerintah Matangkan Kementerian Haji dan Umrah, Fokus Tingkatkan Layanan Jamaah Gubernur Khofifah Soroti Peran BPD sebagai Garda Terdepan Aspirasi Rakyat Desa Gubernur Khofifah Optimis FESyar 2025 Majukan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Syariah

Ekonomi & Bisnis

Sejumlah Negara Tertarik PP TUNAS di Forum APT 2025 Tokyo

badge-check


					Sejumlah Negara Tertarik PP TUNAS di Forum APT 2025 Tokyo Perbesar

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, memperkenalkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak  (PP Tunas) yang merupakan langkah besar dalam melindungi anak-anak di ruang digital, dalam forum Asia-Pacific Telecommunity (APT) 2025 di Tokyo, Jepang.

Sejumlah menteri dalam pertemuan tingkat regional Asia Pasifik itu tertarik dan ingin mengelaborasi lebih jauh, mengenai bagaimana Indonesia mengatur lingkungan digital untuk anak-anak yang tidak hanya aman tetapi juga inklusif dan terpercaya.

Dalam pidatonya, Meutya Hafid menjelaskan bahwa peraturan ini mengamanatkan penyedia sistem elektronik untuk memastikan konten yang sesuai dengan usia, menerapkan mekanisme verifikasi, dan membangun sistem pelaporan yang efektif untuk konten yang berbahaya.

“Inisiatif ini (PP Tunas) berupaya untuk menjaga keselamatan anak-anak di ruang digital yang terus berkembang melalui aturan dan pedoman bagi operator sistem elektronik dan mempromosikan literasi digital,” kata Menkomdigi dalam sesi diskusi panel A di foruam APT 2025 di Tokyo, Jepang, pada Sabtu (31/5/2025).

Menurut Meutya, peraturan ini juga mengharuskan platform untuk menawarkan fitur kontrol orang tua dan memastikan pengaturan privasi yang ramah anak.

Peraturan tersebut juga menekankan perlunya literasi digital di kalangan anak-anak, orang tua, dan pendidik untuk menumbuhkan budaya digital yang aman dan bertanggung jawab.

“Dengan tujuan tersebut dan memastikan kebijakan dan regulasi berhasil diterapkan, kami juga menjalankan program literasi digital nasional yang melibatkan pemangku kepentingan terkait, antara lain, Sesi Pelatihan Publik yang Menawarkan pelatihan literasi digital gratis dan praktis kepada publik, dengan fokus pada penggunaan internet yang aman, mengenali ancaman daring, dan perilaku digital yang bertanggung jawab,” jelasnya.

Ia juga menekankan agar aturan ini melibatkan masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang keamanan daring, dengan menargetkan orang tua dan wali untuk mendidik mereka tentang pemantauan dan bimbingan penggunaan internet anak-anak mereka.

Forum APT tersebut juga dimanfaatkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dengan melakukan beberapa pertemuan-pertemuan strategis antara lain dengan Sekretaris Jenderal APT, Mr Masanori Kondo, dan Direktur ITU Development Bureau, Cosmas Zavazava.

Di samping itu Menkomdigi juga melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa Menteri dari negara Asia Pasifik seperti China, Jepang, Iran, dan Malaysia untuk saling berbagi pengalaman mengenai perkembangan konektivitas digital, cyber security, alokasi spektrum, perkembangan artificial intelligence.

Di samping itu, forum bilateral dimanfaatkan untuk mengimplementasi kerja sama terutama terkait dengan penciptaan talenta digital dan ruang digital yang aman, terpercaya, dan memberdayakan.

Baca Lainnya

Menkeu Purbaya Tegaskan Anggaran Kemenkeu 2026 untuk Stabilitas Fiskal dan Ekonomi yang Inklusif Berkelanjutan

10 September 2025 - 23:12 WIB

Menaker Dorong Masyarakat Kuasai Agroforestri untuk Ekonomi Berkelanjutan

10 September 2025 - 23:11 WIB

Gubernur Khofifah Optimis FESyar 2025 Majukan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Syariah

10 September 2025 - 05:33 WIB

Berita Populer di Ekonomi & Bisnis