Menu

Dark Mode
Dari Lamongan, HIKAM Pantura Teguhkan Komitmen Alumni sebagai Penggerak Dakwah dan Agen Kemanfaatan Sosial Hangat dan Penuh Makna, Halal Bihalal IKA Unitomo Jadi Ruang Konsolidasi Alumni untuk Perkuat Jejaring dan Kolaborasi Nasional Halal Bihalal IKA Unitomo 2026 Sukses Digelar, Ratusan Alumni Bersatu Perkuat Sinergi dan Kontribusi Nyata untuk Masyarakat dan Bangsa Gubernur Khofifah Gelar Pasar Murah ke-59 di 2026, Upaya Nyata Jaga Daya Beli di Tengah Gejolak Global Gubernur Khofifah Dorong Kolaborasi Pemprov dan BPN, Percepat Sertifikasi Tanah untuk Cegah Konflik Agraria Satgas PKH Perkuat Pengelolaan SDA dan Penyelamatan Aset

Sosial & Budaya

Sidak ke Meta Dipandang Sebagai Ujian Kedaulatan Digital oleh Pakar

badge-check


Sidak ke Meta Dipandang Sebagai Ujian Kedaulatan Digital oleh Pakar Perbesar

Jakarta – Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid ke kantor operasional Meta di Jakarta dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat kedaulatan digital Indonesia di hadapan perusahaan teknologi global. Pakar keamanan siber Pratama Persadha, Ketua lembaga riset CISSReC, mengapresiasi sidak tersebut karena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan nasional di ruang digital dan memperkuat perlindungan terhadap masyarakat.

Menurut Pratama, rendahnya tingkat kepatuhan Meta terhadap regulasi di Indonesia — yang tercatat kurang dari 30 persen — berpotensi mengurangi kapasitas negara dalam mengawasi dan melindungi data warga serta konten yang beredar di platform digital. Oleh karena itu, sidak yang dipimpin Menkomdigi bukan hanya simbol ketegasan negara, tetapi juga instrumen penting untuk menegakkan kedaulatan digital, termasuk pengawasan terhadap algoritma, moderasi konten, serta tata kelola informasi yang bermanfaat dan aman bagi pengguna di Indonesia.

Pratama juga menekankan bahwa keterlibatan lintas lembaga negara seperti Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), TNI, dan Polri dalam sidak menunjukkan bahwa isu kepatuhan platform digital telah diposisikan sebagai isu keamanan nasional. Kolaborasi ini diharapkan mampu memastikan ruang digital Indonesia tetap bebas dari praktik yang merugikan publik, seperti penyebaran konten ilegal, penipuan, dan disinformasi yang dapat memicu polarisasi sosial.

📌 Sumber Berita : Infopublik

Baca Lainnya

Dari Lamongan, HIKAM Pantura Teguhkan Komitmen Alumni sebagai Penggerak Dakwah dan Agen Kemanfaatan Sosial

11 April 2026 - 12:06 WIB

Gubernur Khofifah Dorong Kolaborasi Pemprov dan BPN, Percepat Sertifikasi Tanah untuk Cegah Konflik Agraria

11 April 2026 - 02:36 WIB

Pemerintah Libatkan Ormas dan Kampus dalam Program Wakaf

11 April 2026 - 00:56 WIB

Berita Populer di Sosial & Budaya