Jakarta — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) menegaskan bahwa transformasi digital di Indonesia harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak serta keselamatan warga. Digitalisasi tidak boleh semata-mata berorientasi pada kemajuan teknologi dan efisiensi layanan, tetapi juga wajib menjamin keamanan data pribadi serta kenyamanan masyarakat sebagai pengguna.
Wamenkomdigi menyampaikan bahwa percepatan transformasi digital telah memberikan banyak manfaat, mulai dari kemudahan akses layanan publik hingga mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Namun demikian, perkembangan tersebut juga diiringi berbagai tantangan, seperti risiko penyalahgunaan data, kejahatan siber, dan potensi pelanggaran privasi yang harus diantisipasi secara serius.
Untuk itu, pemerintah terus mendorong penguatan regulasi di bidang digital, peningkatan sistem keamanan siber, serta pengembangan literasi digital masyarakat. Langkah-langkah tersebut dinilai penting agar warga mampu memanfaatkan teknologi digital secara aman, bertanggung jawab, dan produktif.
Wamenkomdigi menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri digital, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan. Prinsip perlindungan warga, menurutnya, harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan dan implementasi transformasi digital nasional.
Selain itu, ia menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan faktor krusial bagi keberhasilan transformasi digital. Dengan sistem yang aman, transparan, dan berpihak pada perlindungan warga, digitalisasi diharapkan mampu mendorong kemajuan sosial, ekonomi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Sumber: InfoPublik.id
