Menu ✖

Dark Mode
Hasil Misi Dagang Makassar Rp5,693 Triliun, Gubernur Khofifah Tegaskan Pentingnya Tumbuh Bersama Gubernur Khofifah Tegaskan Pentingnya Sinergi Pemprov dan BAZNAS dalam Program Rutilahu Gubernur Khofifah Dorong Investasi Ekologis Lewat Penanaman 8.100 Mangrove Berbuah Rekor MURI Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan Rp1 Juta per Murid dan Tanam 100 Pohon di Kota Probolinggo Gubernur Khofifah Sapa Warga Paciran Lamongan dan Serahkan Bantuan Pangan Gratis di Pasar Murah ke-220 Gubernur Khofifah Hadir Langsung di Pronojiwo Lumajang, Serahkan Santunan dan Bantuan Renovasi Rumah Terdampak Longsor

Sosial & Budaya

Wamen Komdigi: Hak atas Data Digital Warga Harus Dilindungi di Era AI

badge-check


Wamen Komdigi: Hak atas Data Digital Warga Harus Dilindungi di Era AI Perbesar

Jakarta, Petik — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menegaskan bahwa data warga Indonesia kini menjadi komponen penting dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) di tingkat global. Pernyataan ini disampaikan dalam forum Indonesia–Finland Roundtable on Data Sovereignty and Cyber Resilience di Jakarta, yang menjadi momentum diskusi lintas negara mengenai tantangan dan peluang dalam era digital yang semakin maju.

Menurut Nezar, aktivitas digital masyarakat sehari-hari — mulai dari lokasi, percakapan, hingga unggahan di media sosial — menghasilkan jejak data yang diproses oleh platform global untuk dikembangkan menjadi model AI canggih. Ia mengingatkan bahwa data tidak hanya bersifat pribadi, tetapi kini juga menjadi aset bernilai tinggi yang dapat dimanfaatkan dalam bisnis dan teknologi.

Namun, Wamenkomdigi menekankan bahwa hak dan nilai ekonomi dari data tersebut harus dilindungi, agar manfaatnya tidak sepenuhnya dinikmati pihak luar tanpa imbal balik yang adil bagi pemilik data sendiri.

Nezar juga menyoroti bahwa konten publik, termasuk karya jurnalistik dan tulisan akademik, berpotensi digunakan untuk melatih mesin AI tanpa mekanisme persetujuan yang jelas, yang bisa merugikan pencipta karya dan masyarakat Indonesia jika tidak ada payung hukum yang kuat.

Sebagai tanggapan terhadap fenomena ini, pemerintah terus meninjau dan menyiapkan kerangka regulasi nasional yang dapat mengatur pemanfaatan data secara adil dan menjamin kedaulatan digital Indonesia. Langkah ini mencakup pembahasan regulasi yang lebih komprehensif serta perlindungan terhadap arsitektur digital nasional dari ancaman siber.

Kedaulatan digital menjadi isu strategis di tengah transformasi ekonomi digital global, di mana negara yang mampu mengelola dan mengendalikan data warganya sendiri akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam persaingan teknologi.

📌 Sumber Berita: Infopublik.id

Baca Lainnya

Gubernur Khofifah Tegaskan Pentingnya Sinergi Pemprov dan BAZNAS dalam Program Rutilahu

4 November 2026 - 08:23 WIB

Gubernur Khofifah Dorong Investasi Ekologis Lewat Penanaman 8.100 Mangrove Berbuah Rekor MURI

4 November 2026 - 01:41 WIB

Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan Rp1 Juta per Murid dan Tanam 100 Pohon di Kota Probolinggo

3 November 2026 - 12:47 WIB

Berita Populer di Sosial & Budaya