Jombang — Angka kemiskinan di Kabupaten Jombang menunjukkan tren penurunan. Namun, di balik capaian tersebut, beban hidup masyarakat miskin justru semakin berat seiring meningkatnya biaya kebutuhan dasar.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jombang mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 107,82 ribu jiwa. Angka ini turun 2,75 ribu jiwa dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 110,57 ribu jiwa. Persentase kemiskinan juga menurun dari 8,60 persen menjadi 8,36 persen.
Meski demikian, penurunan tersebut diiringi kenaikan garis kemiskinan. Nilainya meningkat dari Rp 514.170 menjadi Rp 532.053 per kapita per bulan, atau naik sekitar 3,5 persen. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya biaya hidup minimum masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jombang, Hartono, menegaskan bahwa seluruh data kemiskinan dirilis sepenuhnya oleh BPS melalui survei independen. Pemerintah daerah, kata dia, tidak melakukan penghitungan sendiri.
“Data itu dari BPS. Mereka yang melakukan survei dan penghitungan, pemerintah daerah menerima hasilnya,” ujarnya.
Hartono mengakui belum menghafal secara rinci data terbaru tersebut. Namun secara umum, ia membenarkan tren kemiskinan di Jombang memang mengalami penurunan. “Kalau memang datanya turun, itu kabar baik. Tetapi tetap perlu dicermati lebih dalam,” katanya.
Dalam penanganan kemiskinan, Bappeda berperan sebagai koordinator melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Sementara pelaksanaan program berada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Bappeda posisinya sebagai koordinator TKPK. Untuk eksekusinya ada di dinas teknis,” jelasnya.
Ia mencontohkan, Dinas Sosial menjalankan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan. Sementara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) menangani program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“RTLH juga bagian dari penanganan kemiskinan. Tidak hanya bantuan tunai, tapi juga perbaikan kualitas hunian,” imbuh Hartono.
Menurutnya, tidak semua OPD memiliki program khusus pengentasan kemiskinan. Program tersebut umumnya dijalankan oleh dinas yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar bantuan sosial yang diterima warga Jombang pun masih bersumber dari pemerintah pusat.
“Bantuan seperti PKH dan bantuan pangan itu dari pusat. Daerah membantu penyalurannya,” ujarnya.
Hartono juga menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jombang telah dinyatakan nol. Artinya, tidak ada lagi warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem berdasarkan indikator nasional.
“Kalau kemiskinan ekstrem sudah tidak ada di Jombang. Yang tersisa adalah kemiskinan reguler,” tegasnya.
Dengan tren penurunan tersebut, Bappeda berharap sinergi program pusat dan daerah terus diperkuat. Tujuannya tidak hanya menurunkan angka kemiskinan secara statistik, tetapi memastikan masyarakat benar-benar keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan.
