Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah menyiapkan pengamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang digunakan dalam digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dari serangan siber agar berjalan secara akurat, cepat, dan aman.
Hal itu diungkapkan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam rapat koordinasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN), di Jakarta, pada Jumat (4/7/2025).
“Kita tes keamanan sistemnya bersama BSSN, kami sedang menguji ketahanan sistem saat menerima lonjakan data dalam jumlah besar, karena hal ini krusial agar program berjalan lancar,” ujar Menkomdigi.
SPLP ini adalah sistem penting yang menghubungkan data dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Meutya meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memberikan akses terhadap data yang terkait dengan Program Perlindungan Sosial agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran karena didasarkan atas data yang akurat.
Senada, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan juga meminta agar kementerian dan lembaga terkait segera menyiapkan data yang dibutuhkan untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Luhut berpendapat, digitalisasi bantuan sosial merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam Program Perlindungan Sosial.
Menurut Luhut, program ini dapat terlaksana dengan baik dengan sinergi yang erat antara semua pihak.
“Saya juga minta kerja sama yang sudah hebat ini terus dikembangkan, dan proses evaluasi setiap tahap itu nanti dilakukan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Menteri Meutya Hafid didampingi oleh Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba.
