Menu

Dark Mode
Produksi Beras Awal 2026 Melampaui Konsumsi, Indonesia Punya Cadangan Besar Perlindungan Risiko Migas Jadi Kunci Permintaan Produk Asuransi Energi Kemenhub: Mobil Pribadi Diprediksi Jadi Moda Utama Pemudik 2026 Buku Pintar Budi Daya Hortikultura: Dukungan Wujudkan Kedaulatan Pangan Gubernur Khofifah Ajak Sopir dan Pelaku Usaha Transportasi Dukung Normalisasi Kendaraan ODOL Sidak ke Meta Dipandang Sebagai Ujian Kedaulatan Digital oleh Pakar

Sosial & Budaya

Sidak ke Meta Dipandang Sebagai Ujian Kedaulatan Digital oleh Pakar

badge-check


Sidak ke Meta Dipandang Sebagai Ujian Kedaulatan Digital oleh Pakar Perbesar

Jakarta – Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid ke kantor operasional Meta di Jakarta dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat kedaulatan digital Indonesia di hadapan perusahaan teknologi global. Pakar keamanan siber Pratama Persadha, Ketua lembaga riset CISSReC, mengapresiasi sidak tersebut karena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan nasional di ruang digital dan memperkuat perlindungan terhadap masyarakat.

Menurut Pratama, rendahnya tingkat kepatuhan Meta terhadap regulasi di Indonesia — yang tercatat kurang dari 30 persen — berpotensi mengurangi kapasitas negara dalam mengawasi dan melindungi data warga serta konten yang beredar di platform digital. Oleh karena itu, sidak yang dipimpin Menkomdigi bukan hanya simbol ketegasan negara, tetapi juga instrumen penting untuk menegakkan kedaulatan digital, termasuk pengawasan terhadap algoritma, moderasi konten, serta tata kelola informasi yang bermanfaat dan aman bagi pengguna di Indonesia.

Pratama juga menekankan bahwa keterlibatan lintas lembaga negara seperti Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), TNI, dan Polri dalam sidak menunjukkan bahwa isu kepatuhan platform digital telah diposisikan sebagai isu keamanan nasional. Kolaborasi ini diharapkan mampu memastikan ruang digital Indonesia tetap bebas dari praktik yang merugikan publik, seperti penyebaran konten ilegal, penipuan, dan disinformasi yang dapat memicu polarisasi sosial.

📌 Sumber Berita : Infopublik

Baca Lainnya

Gubernur Khofifah Ajak Sopir dan Pelaku Usaha Transportasi Dukung Normalisasi Kendaraan ODOL

7 March 2026 - 02:17 WIB

Gubernur Khofifah Indar Parawansa Dampingi Wapres Gibran Pastikan Stabilitas Harga Bahan Pokok di Tuban

6 March 2026 - 13:18 WIB

TKA Dirancang Humanis: Fokus pada Proses Belajar dan Karakter Siswa

6 March 2026 - 07:11 WIB

Berita Populer di Sosial & Budaya