Menu

Dark Mode
Tidak Ada Kurikulum Baru, Kemendikdasmen Tegaskan K13 dan Merdeka masih Berlaku Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah Capai 97,4 Persen, Kemendikdasmen Gunakan Mekanisme Baru KPK Tahan Empat Pejabat Kemnaker, Korupsi TKA Capai Rp53,7 Miliar Migas Corner Wujud Kolaborasi Industri dan Akademisi Pemerintah Pastikan tidak Ada Rencana Batasi WhatsApp Call dan VoIP Jelang Peluncuran Serentak oleh Presiden, Gubernur Khofifah Pastikan KDMP Kupang Jabon Siap Beroperasi Jadi Mitra UMKM

Politik & Pemerintahan

Bersama Ketua DPD RI , Gubernur Khofifah Resmikan Kantor DPD RI Jatim, Kini Saluran Aspirasi Lebih Dekat dengan Masyarakat

badge-check


					Bersama Ketua DPD RI , Gubernur Khofifah Resmikan Kantor DPD RI Jatim, Kini Saluran Aspirasi Lebih Dekat dengan Masyarakat Perbesar

Dekat Asrama Mahasiswa Nusantara, Kuatkan Misi Aspiratif DPD RI

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Jemur Andayani I Surabaya, Jumat (18/7).

Bersama Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dan Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Timur AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Gubernur Khofifah melakukan penandatanganan prasasti yang sekaligus menyatakan kantor ini resmi beroperasi. 

Berdiri di atas lahan seluas 2.000 meter persegi, kantor DPD RI Jawa Timur ini merupakan  hibah lahan Pemprov Jawa Timur, yang kemudian juga dibangunkan dengan menggunakan APBD Pemprov Jatim sebesar Rp16,277 miliar. Terdiri dari 2,5 lantai, gedung ini memiliki total bangunan sebesar 1.714,6 meter persegi.

Gubernur Khofifah mengatakan, penempatan Kantor DPD RI Jatim bukan merupakan satu kebetulan. Mengingat, lokasinya tepat berada di sebelah Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) tempat berkumpulnya mahasiswa dari berbagai daerah dan latar belakang. Selain itu juga semakin mendekatkan ke masyarakat dalam menyerap aspirasi.

"Ini bukan sesuatu yang kebetulan, ini sebelah adalah Asrama Mahasiswa Nusantara. Kalau ingin menyerap aspirasi gampang sekali. Karena mereka adalah anak-anak dari seluruh Indonesia dan 30 persennya dari Papua," katanya.

"Dengan begitu, serapan aspirasi tidak hanya dari masyarakat Jawa Timur, tapi juga dari perwakilan seluruh masyarakat Indonesia lewat para mahasiswa ini," lanjut Gubernur Khofifah.

Asesmen para mahasiswa dilakukan dan dimonitoring langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang turut hadir dalam acara ini. Sehingga, koordinasi apapun dapat dilakukan melalui Wagub Emil.

"Insya Allah dengan ini kita bisa membangun penguatan sinergitas dengan elemen strategis, terutama mahasiswa di Asrama Mahasiswa Nasional. Karena mereka diharapkan dapat membangun ke-Indonesia-an dari proses keseharian mereka, dari proses pola pikir mereka, penguatan akademik mereka," terangnya.

Karakter para mahasiswa, sebut Gubernur Khofifah, merupakan karakter Indonesia dengan karakter daerah sebagai penguat. Sehingga nafas penyerapan aspirasi mereka berseiring dengan misi besar DPD RI.

"Mudah-mudahan dengan adanya gedung ini akan memberikan manfaat bagi segala proses produktivitas DPD RI terutama yang berasal dari Jawa Timur," ujar Gubernur Khofifah.

“Sehingga membuat masyarakat semakin dekat dan mudah dalam menyalurkan aspirasinya,” pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan bahwa Kantor DPD RI di Jawa Timur tidak hanya sekedar gedung. Namun juga bentuk nyata dari kolaborasi kelembagaan antara DPD RI dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Maka tentu atas nama DPD RI, kami semua mengucapkan apresiasi dan terima kasih luar biasa untuk Jawa Timur yang sudah secara terbuka, transparan, dan dengan inisiatif baik menghibahkan lahan dan pendanaannya. Ini mencerminkan keyakinan dan komitmen Jawa Timur akan peran DPD dalam kenegaraan," ungkap Sultan. 

DPD RI memiliki kantor di 35 provinsi Indonesia. Dari jumlah itu,  enam di antaranya merupakan kantor milik sendiri. Sedangkan, 17 kantor berstatus pinjam pakai dari pemerintah, dan 12 lainnya berstatus sewa. Sementara, tiga provinsi yang meliputi Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan masih dalam proses.

 

Baca Lainnya

KPK Tahan Empat Pejabat Kemnaker, Korupsi TKA Capai Rp53,7 Miliar

19 July 2025 - 12:05 WIB

Apkasi Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo

18 July 2025 - 14:21 WIB

Menteri Imipas: Remisi Dasawarsa Diberikan saat HUT ke-80 RI

18 July 2025 - 14:20 WIB

Berita Populer di Politik & Pemerintahan