SURABAYA, 25 JUNI 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan mengikuti pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur di kediamannya di Jemursari, Surabaya, Rabu (24/6).
Pendataan tersebut dipantau langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Herum Fajarwati bersama jajaran. Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengikuti seluruh tahapan wawancara sesuai mekanisme yang ditetapkan BPS sebagai bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Khofifah mengatakan, keikutsertaannya dalam sensus merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya pemerintah menghadirkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
"Ini menjadi contoh bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang sangat penting dan membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat. Data yang kita berikan hari ini akan menjadi fondasi dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan ke depan," ujarnya.
Khofifah mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus yang datang ke rumah maupun tempat usaha.
“Mari kita berikan data dan informasi yang benar kepada petugas sensus karena partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan kualitas hasil sensus. Semakin lengkap dan akurat data yang diberikan, semakin baik pula manfaat yang dapat dihasilkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Khofifah menjelaskan, Sensus Ekonomi yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali memiliki arti strategis karena mampu menggambarkan kondisi riil aktivitas ekonomi masyarakat. Data tersebut menjadi pijakan penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berbagai kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Sensus ekonomi ini kan 10 tahun sekali untuk melihat bagaimana peta ekonomi masyarakat di Jawa Timur. Data yang valid dan akurat adalah kunci dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Ini menjadi sangat penting untuk menghasilkan potret terkini kondisi perekonomian yang menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Khofifah menegaskan bahwa data berkualitas juga berperan penting dalam meningkatkan ketepatan berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
“Kalau kita ingin bahwa setiap Bansos itu valid datanya, tidak ada _inclusion error, exclusion error_, maka salah satu pintu masuknya melalui Sensus Ekonomi ini. Selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh tim teknis sehingga kualitas data semakin baik,” katanya.
Sebagaimana diketahui, Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan melalui metode pendataan dari rumah ke rumah (door to door) sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan menyasar seluruh aktivitas usaha nonpertanian di Indonesia guna menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai struktur dan perkembangan perekonomian nasional.
“Ini kan dimulai tanggal 15 Juni yang lalu, sebetulnya sudah dilakukan secara online. Bagi semua masyarakat Jawa Timur saya mohon semua bisa mendukung dan memberikan penjelasan sesuai dengan yang disampaikan Tim Sensus dari BPS,” imbau Khofifah.
Sementara itu, Plt. Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Herum Fajarwati menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur Khofifah terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Alhamdulillah kami sangat bersyukur Ibu Gubernur sangat mendukung sekali, di tengah kesibukannya, beliau berkenan menerima kedatangan petugas. Ini memberikan semangat bagi kami dalam menjalankan tugas di lapangan. Kami optimis seluruh masyarakat nanti akan memberikan data dengan jujur dan lengkap untuk suksesnya Sensus Ekonomi di Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya.
Herum menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi di Jawa Timur melibatkan 41.538 petugas yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota, dengan jumlah petugas terbanyak berada di Kabupaten Malang. Sementara di Kota Surabaya, pendataan dilakukan oleh 1.980 petugas.
Hingga saat ini, sekitar 10 persen target pendataan di Jawa Timur telah berhasil diselesaikan. BPS optimistis seluruh proses pendataan dapat dirampungkan sesuai target pada akhir Agustus 2026 dengan dukungan aktif seluruh masyarakat Jawa Timur.
“Ini kesempatan kerja yang bekerja selama dua bulan setengah. Sejak tanggal 15 Juni hingga hari ini, sekitar 10 persen yang sudah kami data untuk total se-Provinsi Jatim, InsyaAllah sampai dengan akhir Agustus nanti bisa kita selesaikan,” pungkasnya.
