Efisiensi Belanja Pegawai untuk Prioritas Daerah, Gubernur Khofifah dan DPRD Jatim Setujui APBD 2027

SURABAYA, 12  NOVEMBER 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama DPRD Jatim melakukan penandatangan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Selasa (11/11).
 
Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi seluruh pimpinan serta anggota DPRD Jatim dalam menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan Raperda APBD 2027.
 
"Kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama pimpinan dan seluruh anggota DPRD sehingga seluruh rangkaian proses pembahasan Raperda APBD TA 2027 dapat segera dilaksanakan dan berjalan dengan baik," ujarnya. 
 
Gubernur Khofifah menyebut bahwa konsistensi dalam penyusunan APBD TA 2027 dilakukan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta KUA dan PPAS TA 2027. 
 
Dijelaskannya, Rapat Paripurna ini menandai salah satu tahapan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yakni pengambilan keputusan persetujuan bersama terhadap Raperda APBD TA 2027.
 
"Persetujuan bersama ini menjadi salah satu tahapan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah," tegasnya.  
 
Proses tersebut merupakan puncak dari serangkaian pembahasan yang intensif, dinamis, dan konstruktif antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jatim.
 
"Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 bertujuan memastikan ketercapaian target prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur melalui kebijakan anggaran yang telah disusun berdasarkan RKPD serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027," ungkapnya. 
 
Gubernur Khofifah menjelaskan, penyusunan APBD 2027 diarahkan untuk mendukung sembilan prioritas pembangunan Jawa Timur.
 
Kesembilan prioritas tersebut meliputi percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, perluasan lapangan kerja berkualitas, penguatan infrastruktur konektivitas antarwilayah dan intraaglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.
 
Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan, penguatan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan.
 
Kemudian penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, berdaya guna dan partisipatif, menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis dan inklusif serta menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
 
"Seluruh prioritas tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan," jelasnya.
 
Berdasarkan hasil pembahasan dan pencermatan Badan Anggaran, fraksi, dan komisi DPRD Jatim, termasuk pendalaman dalam rapat kerja Badan Anggaran telah dilakukan sejumlah penyesuaian terhadap alokasi belanja daerah.
 
Penyesuaian tersebut dilakukan melalui pengurangan alokasi pengeluaran pembiayaan Dana Cadangan sebesar Rp75 miliar pada Tahun 2027 ini dari rencana sebesar 275 Miliar menjadi 200 Miliar, namun besaran total Dana Cadangan sampai akhir Tahun 2029 tetap sebesar 600 miliar sebagaimana tercantum dalam Perda Dana Cadangan, serta efisiensi belanja pegawai yang kemudian dialihkan untuk mendukung belanja prioritas.
 
Dengan penyesuaian tersebut, struktur APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 disepakati dengan rincian pendapatan daerah sebesar Rp26,545 triliun, belanja daerah sebesar Rp27,636 triliun, serta defisit sebesar Rp1,090 triliun.
 
Sementara itu, pembiayaan netto ditetapkan sebesar Rp1,090 triliun sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) diproyeksikan sebesar nol rupiah.
 
Gubernur Khofifah menegaskan, setelah mendapatkan persetujuan bersama, Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari kerja sejak tanggal persetujuan untuk dilakukan tahapan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Proses evaluasi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
 
Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur atas kerja sama dan sinergi yang terbangun selama proses pembahasan.
 
Gubernur berharap kolaborasi eksekutif dan legislatif tersebut terus terjaga dalam mengemban amanah masyarakat serta mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
 
"Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, serta mendukung pembangunan Provinsi Jawa Timur dengan tema Penguatan Pelayanan Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas," pungkasnya.